Kepulauan Solomon membantah dugaan Australia dan negara-negara lain bahwa kesepakatannya mengenai kepolisian dengan Beijing merupakan “ancaman bagi perdamaian di kawasan Pasifik.” Dikatakan pula bahwa China akan meningkatkan kemampuan 1.500 polisi Solomon dalam pengawasan masyarakat dan keamanan siber.
AS, Selandia Baru dan partai oposisi Kepulauan Solomon telah meminta PM Manasseh Sogavare agar “segera” mempublikasikan rincian mengenai kesepakatan yang ditandatanganinya di Beijing pada hari Senin, di tengah-tengah kekhawatiran bahwa kesepakatan itu akan mengundang persaingan regional lebih lanjut.
Dalam pernyataannya hari Jumat, kantor Sogavare mengatakan negara Kepulauan Pasifik itu memperluas kemitraan keamanannya, dan bahwa polisi China akan menambah dukungan kepolisian Australia dan Selandia Baru yang ada sekarang ini. “Tak seorang pun memiliki monopoli pengetahuan,” kata pernyataan itu.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan ia telah “menyampaikan pandangan Australia yang jelas mengenai keamanan di Pasifik” dalam pertemuan dengan diplomat tinggi China Wang Yi di Jakarta pada Kamis malam (13/7).
“Pemerintah Kepulauan Solomon tidak melihat bagaimana peningkatan sistem manajemen dan pengendalian lalu lintas (Polisi Kepulauan Solomon) di Honiara, penyediaan peralatan kepolisian atau penuntasan Laboratorium Autopsi Forensik sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan kawasan Pasifik,” kata pernyataan dari kantor Sogavare.
Kerusuhan di ibu kota Honiara pada 2021 mengungkapkan kesenjangan di kepolisian negara itu, kata pernyataan tersebut.
Polisi Australia dan Selandia Baru dikerahkan ke Kepulauan Solomon untuk menanggapi kerusuhan itu atas permintaan Sogavare, dan sebelumnya memimpin pasukan keamanan internasional selama satu dekade untuk menjaga perdamaian setelah konflik internal di sana.
Pada pekan sebelum lawatannya ke China, Sogavare mengumumkan perjanjian keamanan Australia akan ditinjau kembali.
Pemimpin oposisi Matthew Wale mengatakan dalam sebuah pernyataan “kepolisian berbeda di negara demokrasi dan di negara komunis. Negara-negara demokrasi harus menjunjung HAM dan proses hukum.”
Masalahnya bukanlah penyediaan peralatan keamanan oleh China, melainkan kompatibilitas kepolisian China dan Pasifik, kata Meg Keen, direktur program Kepulauan Pasifik Lowy Institute. “Penting sekali bagaimana peralatan itu digunakan, khususnya senjata api dan meriam air,” lanjutnya.
Dalam lawatannya ke Beijing pekan ini, yang pertama sejak mencapai perjanjian keamanan dengan China tahun lalu, Sogavare menjanjikan dukungan bagi kebijakan Prakarsa Pembangunan Global dan Prakarsa Keamanan Global China, yang menggandengkan keamanan dan investasi infrastruktur China.
Kepulauan Solomon berpenduduk 700 ribu orang yang tersebar di kepulauan yang posisinya strategis di Kepulauan Pasifik. [uh/ab]