Posisi Tiga Terbawah, Jabar Gugat Metode Indeks Kerukunan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meragukan metode penelitian yang digunakan Balitbang Kemenag. Menurut Emil, sapaan akrabnya, penelitian itu tidak menangkap kompleksitas sosial di Jabar.

“Sudah harus dimaklumi, Jawa Barat itu penduduknya paling besar, hampir 50 juta, dan dekat Jakarta. Semua isu politik nasional pasti berimbas pertama ke Jawa Barat. Mau urusan demo-demo atau apa,” ujarnya ketika melantik FKUB Jabar di Bandung, Senin (30/12/2019) siang.

Dalam Indeks Kerukunan yang dirilis Kemenag 11 Desember, Jawa Barat menempati posisi 3 terbawah (skor 68,5), hanya lebih baik dari Sumatera Barat (64,4), dan Aceh (60,2).

Angka tersebut sebetulnya masih masuk kategori kerukunan tinggi. Namun di bawah rata-rata nasional dengan skor 73,83.

Posisi puncak ditempati Papua Barat (82,1), Nusa Tenggara Timur (81,1), dan Bali (80,1), dengan kategori kerukunan tinggi sekali.

Temuan Kemenag mirip dengan laporan-laporan Setara Institute, Wahid Institute, dan CRCS UGM.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mengukur aspek toleransi, kerjasama, dan kesetaraan. Data didapatkan dari 13.600 responden yang tersebar di 136 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi.

Berdasarkan rilis Kemenag, survei ini dilakukan pada 16-19 Mei 2019 dan 18-24 Juni 2019. Penarikan sampel dilakukan secara acak berjenjang (multistage random sampling) dengan margin of error kurang lebih 4,8 persen.

IKUB Ditolak Aceh, DKI, dan Jabar

Hasil riset tersebut ditolak mentah oleh Aceh dan DKI Jakarta (terbawah ke-8).

Sementara di Jawa Barat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jabar mengaji riset Kemenag itu dengan sejumlah tokoh agama dan akademisi di Bandung, Senin (30/12/2019) malam.

Wakil Ketua FKUB Jabar, Kiagus Zaenal Mubarok, mengatakan ‘tidak ingin bersikap reaktif’.

“Apa yang membuat ramai di dalam opini publik di masyarakat, harus kita jawab secara akademik juga. Sehingga munculah perbandingan. Masyarakat bisa memilih, melihat, mana yang memberikan hasil-hasil kajian secara proporsional,” terangnya kepada VOA.

Kelompok massa menolak diskusi buku Ahmadiyah di Bandung, 5 Januari 2019. Mereka berorasi dengan pengawalan ketat kepolisian. (Foto: Rio Tuasikal/VOA)

FKUB mendatangkan Statistikawan Universitas Islam Bandung (Unisba) Nusar Hajarisman dan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Diskusi kelompok terfokus dua jam lebih itu mengkritik beberapa aspek dalam riset Kemenag. Tiga hal yang mengemuka adalah durasi riset yang dianggap terlalu pendek, penentuan indikator, dan pengambilan sampel.

Kiagus mengatakan, pihaknya sangat keberatan dengan metode sampling.

“Populasi Jawa Barat kan 50 juta, itu paling besar. Sedangkan daerah lain populasinya sedikit. Apakah memang memadai dengan mengambil hanya sampel yang diseragamkan? Itu kan tidak proporsional,” ujar kandidat doktor di Universitas Padjadjaran ini.

FKUB akan memutuskan apakah akan melakukan riset bantahan atau tidak.

Balitbang Kemenag Siap Jelaskan Metode Riset

Dihubungi VOA, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Abdurrahman Mas’ud menjamin riset tersebut sudah memenuhi kaidah-kaidah akademik. Dia mengatakan, Indeks Kerukunan sudah diterbitkan selama 5 tahun dan ‘sudah ajeg’.

“Setiap survei, setiap hasil penelitian, itu kami ada namanya seminar hasil penelitian. Itu sudah kita undang tokoh-tokoh ya. Termasuk para akademisi kita undang,” terangnya.

Profesor Ilmu Sejarah Kebudayaan Islam ini mengatakan, survei tersebut dikuatkan dengan penelitian kualitatif.

Kemenag menggelar Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural bagi para pemuka agama di 34 provinsi. Dari situ, praktik-praktik toleransi dikonfirmasi.

“Saya contohkan misalnya kegiatan di Papua atau NTT yang (skornya) selalu tinggi, itu biasa mereka satu rumah beda agama itu biasa,” papar doktor lulusan University of California Los Angeles ini.

“Mereka juga biasa, misalnya, acara Islam MC-nya non-muslim. Acara MTQ itu panitianya non-muslim. Dan sebaliknya juga, acara Kristen, MC-nya berjilbab,” tambahnya.

Namun demikian, pihaknya mengapresiasi FKUB Jabar yang merespon secara akademik.

Kemenag sendiri akan menjelaskan lebih jauh metode riset itu kepada pihak-pihak yang keberatan, awal Januari.

“Jadi kami tidak kemudian sembunyi tangan. Kita akan bertanggung jawab, dan selama ini memang seperti itu,” tutup Abdurrahman. [rt/em]