Presiden terpilih Prabowo Subianto usai menerima para calon menteri di kediamannya, kemarin malam, mengatakan mengapresiasi langkah para ketua umum partai politik yang mengirimkan calon-calon menteri dari kalangan profesional.
Hal tersebut dilontarkannya ketika media bertanya mengapa tidak ada calon menteri yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), padahal PKS telah bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
“Mungkin Anda tidak perhatikan, karena dia (orang yang diusulkan PKS tersebut, red) seorang profesional, “ katanya “Jadi begini, terus terang saja saya menyatakan saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang mengajukan orang-orang profesional, jadi mungkin anda tidak perhatikan karena yang diajukan adalah partai A , partai B, karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat.”
Menurutnya, pemanggilan calon-calon menteri dan wakil menteri tersebut merupakan bagian dari proses yang sudah berjalan cukup lama. Sebelum melakukan perekrutan tersebut, ujarnya, ia telah melakukan berbagai pemantauan, dan juga diskusi. Sehingga undangan kepada para calon menteri dan wakil menteri tersebut merupakan sebuah penegasan dari mereka apakah bersedia atau tidak untuk membantunya dalam lima tahun ke depan.
“Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfimasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak membantu saya di bidangnya. Saya tawarkan kepada mereka, alhamdulilah semuanya menyatakan sanggup,” jelasnya.
Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo memimpin apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih RI di Jakarta, 14 Oktober 2024. (X/@prabowo)
Ditambahkannya, Prabowo juga memberikan beberapa penekanan bagaimana perkiraan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahannya kelak. Mendengar kesanggupan dari calon menteri yang dipanggilnya, Prabowo menyatakan merasa puas dan berharap bisa bekerja sama dengan baik.
“Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja secara tim, karena suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan team work yang sangat baik,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait para calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan siapa yang dipilih merupakan hak prerogatif seorang presiden dan ia menghargainya. Terkait wajah lama menteri-menteri di kabinetnya yang kembali dipilih oleh Prabowo, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan sebuah keberlanjutan yang akan dijalankan dalam pemerintahan yang baru.
“Mengenai kurang lebih 15-16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama lima tahun, dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang….. , yaitu yang namanya keberlanjutan,” ungkap Jokowi.
Your browser doesn’t support HTML5
Prabowo: Banyak Ketum Parpol Ajukan Calon Menteri dari Kalangan Profesional
Pengamat: Calon Menteri dari Kalangan Profesional Menandakan Sebuah Harapan
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengungkapkan calon menteri dari kalangan profesional yang diusulkan oleh parpol sebuah langkah awal yang cukup baik, karena memang sudah seharusnya sebuah kementerian dipimpin oleh orang-orang yang mumpuni di bidangnya masing-masing.
“Memang tugas berat untuk seorang menteri bukan hanya memimpin kementerian tersebut tetapi juga dia harus punya pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan tugasnya sebagai menteri itu. kalau tidak akhirnya kemudian tidak ada guidance untuk para birokrat, akhirnya ya akan bussines as usual. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo, dan kepada parpol yang mengirimkan calon menteri itu dari kalangan professional atau teknokrat,” ungkap Lili ketika berbincang dengan VOA.
Pengajuan calon menteri yang berasal dari kalangan teknokrat yang diajukan oleh parpol ini menurutnya juga sebuah hal yang baru. Yang mana, menurutnya, kemungkinan ini merupakan arahan dari Prabowo kepada parpol untuk mengirimkan calon menteri yang pantas menduduki jabatan di pemerintahan.
Presiden terpilih Prabowo Subianto berjalan bersama Presiden Joko Widodo saat meninggalkan gedung DPR seusai menyampaikan Pidato Kenegaraan menjelang Hari Kemerdekaan di Jakarta, 16 Agustus 2024. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Langkah ini diambil oleh Prabowo, menurut Lili karena mantan komandan jenderal Kopassus tersebut memahami berbagai tantangan global di masa depan yang tidak mudah.
“Pak Prabowo tahu tugas dan tantangan Indonesia ke depan dalam menghadapi era persaingan yang ketat, ekonomi dunia, persoalan perang dan lainnya. Jadi memang harus diisi oleh menteri-menteri yang punya keahlian. Soeharto dulu juga seperti itu, dalam rangka untuk membangkitkan perekonomian Indonesia, kemudian mengambil para ahli dan teknokrat untuk memimpin kementerian tersebut dan berhasil. Sayang saja terjebak kepada otoriterisme. Ini saya kira Prabowo belajar dari masa lalu, apalagi dulu ayahnya seorang teknokrat,” jelasnya.
Ia juga melihat para calon menteri yang dipanggil tersebut memiliki rekam jejak yang baik di bidangnya masing-masing. Dengan begitu, menurutnya ada harapan bahwa kebijakan yang dihasilkan kelak bisa menopang kepentingan rakyat.
“Saya kira ini harapan untuk menjawab keragu-raguan publik. Saya mengapresiasi, karena walaupun saya mengkritik tajam terhadap kabinet yang gemuk itu, karena bisa terjebak tidak efisien, tidak efektif, tetapi saya juga memberikan apresiasi, ketika menteri-menteri yang dipanggil itu mayoritas dari para teknokrat,” tuturnya.
Dalam wawancara terpisah, pengamat politik Ujang Komaruddin melihat pilihan Prabowo terhadap calon menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam pemerintahannya merupakan keberlanjutan dari sebagian kebijakan yang telah dilakukan oleh Jokowi sebelumnya.
Selain itu, ia menilai bahwa Prabowo terlihat cukup selektif dalam pemilihan orang-orang yang akan membantunya dalam pemerintahan, dimana orang-orang ini haruslah sosok yang memang ahli dan kompeten dalam bidangnya masing-masing.
Meski begitu, ia masih melihat kentalnya akomodasi politik dalam penyusunan kabinet.
“Bagaimanapun karena menteri banyak dari partai juga, ya ini power selling, akomodasi kepentingan. Dan ini bukan suatu hal yang haram, dalam teori dibolehkan yang penting bagaimana mencari figur yang pas, yang cocok yang sesuai dengan bidangnya masing-masing di kementerian itu. Saya melihatnya bahwa tetap saja penyusunan kabinet itu dalam pemerintahan kalau itu basisnya basis koalisi, maka akan ada power selling, akan ada akomodasi politik tetapi memang harus diperketat,” ungkap Ujang kepada VOA.
Ketika ditanya, apakah koalisi gemuk yang terulang kembali ini akankah efektif? Menurutnya, hal tersebut akan dijawab oleh waktu.
“Dalam konteks itu kita melihat bahwa ini prerogatif presiden, kita nilai ketika mereka bekerja. Tentu ada plus dan minusnya kabinet yang gemuk itu, plusnya ada pemecahan kementerian, yang menurut saya itu bisa meningkatkan kinerja,” jelasnya.
Pemilihan kalangan professional ini juga, katanya merupakan gaya atau perbedaan yang cukup mencolok antara Jokowi dan Prabowo.
“Bisa jadi ini harapan baru, gaya baru, ada diferensiasi dengan kabinet Jokowi terkait pemilihan teknokrat. Tetapi apapun itu kita harus uji pengajuan nama menteri yang berbasis teknokrat itu apakah nanti bagus atau tidak, kita tunggu hasilnya ketika mereka sudah bekerja, kita nilai bersama-sama,” pungkasnya. [gi/ab]