Pemerintah pada hari Jumat (15/7) memerintahkan perombakan segera dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebulan setelah polisi mengungkap adanya sindikat penjual vaksin impor palsu untuk anak-anak ke rumah sakit, apotek dan klinik dalam 10 tahun terakhir.
Skandal itu memicu kemarahan publik dan memperlihatkan kelemahan besar pemerintah dalam menjamin keselamatan obat di tengah ledakan industri di negara ini.
Para penyelidik terus menguraikan betapa luasnya jangkauan lingkaran pembuat obat yang menjual vaksin palsu untuk hepatitis B, difteria, tetanus dan batuk untuk fasilitas-fasilitas kesehatan di Jakarta dan Jawa.
Tidak ada penyakit atau kematian yang telah dikaitkan langsung dengan vaksin-vaksin palsu ini.
"Kita tidak bisa setengah-setengah dalam masalah vaksin ini, dan kemarin Presiden memutuskan untuk segera merestrukturisasi BPOM," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam pernyataan.
"Dengan ini kami berharap hal seperti ini tidak akan terulang."
BPOM mendapat sorotan setelah para pejabatnya mengatakan mereka menyadari ada masalah vaksin palsu sejak paling tidak 2013. Namun tidak banyak yang dilakukan sampai penyelidikan polisi awal tahun ini memaparkan sindikat tersebut, mengakibatkan setidaknya 18 orang ditahan sejauh ini.
Di bawah tekanan parlemen, Kementerian Kesehatan Kamis lalu mempublikasikan nama-nama lebih dari 14 fasilitas kesehatan di sekitar Jakarta yang memberikan vaksin palsu, mendorong sejumlah orangtua menuntut informasi apakah anak-anak mereka adalah korban.
Otoritas kesehatan telah mencoba meyakinkan orangtua bahwa vaksin palsu tidak berbahaya dan anak-anak mereka dapat divaksinasi ulang dalam program pemerintah yang akan diluncurkan minggu ini.
Polisi mengungkap sindikat tersebut setelah seorang apoteker di Bekasi ditangkap bulan Mei karena menjual obat-obatan tanpa izin. Obat-obatan itu ternyata palsu dan polisi kemudian menangkap lebih dari selusin distributor dan pembuat vaksin palsu.
Para penyelidik mengatakan mereka juga menginterogasi para dokter dan pengelola rumah sakit dalam kasus ini.
"Dalam beberapa kasus, para direktur menandatangani pembelian vaksin-vaksin ini, yang berarti bahwa kita perlu mengevaluasi manajemen," ujar Menteri Kesehatan Nila Moeloek kepada MetroTV.
"Kita harus teliti. Kita harus menyelesaikan ini." [hd]