Dua puluh delapan orang, termasuk sejumlah aktivis terkemuka dan seorang pensiunan uskup Katolik, mengajukan keluhan untuk memakzulkan Presiden Filipina Benigno Aquino III karena menerapkan program stimulus ekonomi yang telah dinyatakan Mahkamah Agung sebagian tidak konstitusional.
Keluhan yang diajukan ke DPR itu menuduh Aquino melanggar konstitusi dan mengkhianati kepercayaan masyarakat dengan mendanai proyek-proyek di luar anggaran tahunan yang disetujui Kongres.
Para anggota DPR dari tiga partai politik sayap kiri mendukung usulan pemakzulan itu, sehingga mengesahkan upaya pemakzulan terhadap Aquino, namun tidak jelas apakah akan mendapat cukup dukungan di Kongres yang didominasi sekutu-sekutu Aquino.
Aquino mengatakan di bawah Program Percepatan Alokasi Anggaran, yang diberlakukan dari tahun 2011 hingga tahun lalu, simpanan pemerintah dan pendapatan yang tidak teralokasikan digunakan untuk mengadakan fasilitas listrik di desa-desa terpencil, membangun sekolah-sekolah dan mendanai proyek-proyek lain. Ia bersikeras bahwa pemerintahannya bermaksud baik dan dana itu tidak digelapkan sebagaimana diduga para pengeritiknya.
Aquino, anak ikon pro demokrasi negara itu, Corazon Aquino, memenangkan kursi kepresidenan secara meyakinkan pada 2010 dengan janji akan menghapuskan korupsi dan kemiskinan yang merajalela di negara Asia Tenggara itu.