Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle, atau perombakan enam anggota kabinet kerja yang kemudian langsung diikuti dengan upacara pelantikan di Istana Negara Jakarta, Selasa (12/8).
Lima menteri yang diberhentikan atau dipindah tugaskan adalah Menteri Koordinator Perekomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Presiden juga memberhentikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Presiden Jokowi lalu mengangkat Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Sofyan Djalil sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Presiden juga mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.
"Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali menerima dari siapapun juga langsung atau tidak langsung sesuatu janji atau pemberian". Demikian pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan Luhut Binsar Pandjaitan untuk sementara ini masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan hingga ada keputusan lanjutan dari Presiden.
Enam menteri baru yang baru saja dilantik Presiden Jokowi, 12 Agustus 2015 (dari kiri): Thomas T.Lembong (Menteri Perdagangan), Luhut Pandjaitan (Menko Polhukam), Sofyan Djalil (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), Rizal Ramli (Menko Kemaritiman), Darmin Nasution (Menko Perekonomian). (Foto: REUTERS/Darren Whiteside)
"Sementara KSP masih kosong, jadi belum ada keputusan. Tapi unit-unit yang ada di dalam KSP tetap berfungsi sampai ada keputusan. Presiden kan ingin merespon secara cepat terhadap dinamika keadaan. Evaluasi adalah sehari-hari kerja. Itu adalah proses evaluasi," kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Sementara itu, terkait pertimbangan dari Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan seorang menteri, anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki menjelaskan, hal itu menjadi kewenangan mutlak dari Presiden. Aspek lain menurut Teten adalah terkait dengan perkembangan situasi terakhir menyangkut penanganan masalah ekonomi.
"Presiden dalam melakukan rekrutmen para menteri baru itu betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat. Memperhatikan profesionalitas, aspek integritas, dan saya kira juga aspek lain yang khusus dalam merespon situasi terakhir. Khususnya menteri bidang ekonomi yang punya pengalaman menangani masalah ekonomi," kata Teten Masduki.
Tiga nama baru yang masuk dalam jajaran menteri dan sekretaris kabinet adalah Rizal Ramli selaku Menko Kemaritiman, Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan dan Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet.
Rizal Ramli sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Alumni sekaligus aktivis mahasiswa Intitut Tekhnologi Bandung ini pernah dipenjara pada 1978 karena kritiknya yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto. Rizal Ramli yang juga alumni Boston University ini, pernah dipercaya menjadi penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sementara itu, Thomas Trikasih Lembong adalah berlatar belakang pengusaha, dikenal saat divestasi saham PT Bank Central Asia (BCA). Saat itu, Thomas menjabat sebagai Kepala Divisi Asset Management Investment di Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN). Lulusan Harvard University pada 1994 dengan program studi Architecture and Urban Design bergelar Bechelor of Arts ini, duduk sebagai CEO dan Managing Partner dari perusahaan ekuitas swasta terkemuka yang berfokus di Indonesia, yaitu Quvat Capital yang bergerak di sektor kelautan, logistik, konsumsi, dan juga keuangan. Thomas juga pernah bekerja di sejumlah perusahaan internasional di antaranya perusahaan Morgan Stenley dari 1995 hingga 1996.
Lalu Pramono Anung, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dikenal sebagai politisi ulung di bidangnya. Keahlian lobi dan senioritas Pram mengantarkan dirinya menjadi penghubung Presiden dengan DPR, saat DPR terbelah dua antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih usai Pemilu 2014. Pram anggota DPR RI periode 2009-2014 dan langsung ditunjuk menjadi Wakil Ketua DPR RI.