Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol mengatakan pada Senin (1/4) bahwa pemerintah membuka kemungkinan pembicaraan dengan para dokter, yang menentang rencananya untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa sekolah kedokteran. Dia juga menuduh para kritikus tidak menawarkan jalan keluar yang masuk akal untuk mengurangi kekurangan dokter.
Dalam pidato selama 50 menit kepada rakyatnya, Yoon untuk pertama kali memberi tanda kesediaannya mencari jalan tengah terkait proposal reformasi sektor kesehatannya, setelah pemerintah menyerukan dialog dengan para dokter yang mogok kerja.
“Jika kelompok dokter ingin beralasan bahwa skala kenaikan penerimaan mahasiswa di sekolah kedokteran harus diturunkan dari 2 ribu orang, mereka harus menawarkan sebuah ide terpadu dengan bukti-bukti ilmiah yang nyata, dan bukannya mengambil tindakan kolektif semacam ini,” kata Yoon.
BACA JUGA: Korsel Bersiap Tangguhkan Izin Dokter yang Mogok“Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa peningkatan mahasiswa sebanyak 2.000 dalam penerimaan di sekolah kedokteran itu adalah kenaikan minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawab konstitusional untuk melindungi kehidupan dan keamanan bagi masyarakat dan untuk merespons perubahan cepat dari masyarakat yang menua,” tambah dia.
Sejumlah profesional medis telah mengatakan bahwa pemerintahan Yoon tidak berkonsultasi terlebih dahulu, dan rencananya itu hanya akan berperan kecil dalam perbaikan situasi saat ini, termasuk honor yang kecil bagi dokter magang. Yoon membantah sejumlah klaim oleh kelompok-kelompok dokter dan menyoroti mengapa reformasi medis sangat penting.
BACA JUGA: Korsel Kerahkan Dokter Umum dan Militer ke Rumah Sakit yang Dilanda Pemogokan“Jika para dokter hadir dengan solusi yang lebih tepat dan masuk akal, kita bisa berdiskusi sepanjang yang mereka inginkan. Kebijakan pemerintah selalu terbuka. Jika mereka menyuarakan pendapat yang lebih baik dan dasar-dasar yang rasional, kebijakan pemerintah bisa berubah untuk kebaikan,” kata Yoon.
Lebih dari 90 persen dari 13 ribu dokter magang di negara itu telah melakukan mogok kerja sejak 20 Februari dalam sebuah protes melawan rencana pemerintah untuk mendorong tambahan penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2 ribu mahasiswa, mulai 2025 dari jumlah 3.000 orang yang sekarang ini. [ns/uh]