Presiden Mesir Mohamed Morsi hari Jumat (22/2) menyerukan diselenggarakannya pemilu legislatif yang dimulai tanggal 21 April.
Pemilu tersebut akan diadakan dalam 4 tahap di seluruh negara yang sangat terpecah antara partai Ikhwanul Muslimin yang telah berkuasa sejak tergulingnya Presiden Hosni Mubarak dan oposisi yang lebih sekuler.
Pemilu akan berakhir bulan Juni dan parlemen dijadwalkan akan mengadakan rapat pertama tanggal 6 Juli.
Ini akan menjadi pemilu pertama Mesir sejak undang-undang dasar yang didukung Islamis diberlakukan bulan Desember.
Para pengritik mengatakan undang-undang dasar itu – yang dibuat tanpa masukan dari oposisi dan disetujui dalam referendum yang diselenggarakan secara terburu-buru – gagal memuat perlindungan hak azasi manusia dan gagal mengekang kekuasaan militer.
Protes dengan kekerasan telah mengguncang Mesir selama berbulan-bulan.
Pemilu akan berakhir bulan Juni dan parlemen dijadwalkan akan mengadakan rapat pertama tanggal 6 Juli.
Ini akan menjadi pemilu pertama Mesir sejak undang-undang dasar yang didukung Islamis diberlakukan bulan Desember.
Para pengritik mengatakan undang-undang dasar itu – yang dibuat tanpa masukan dari oposisi dan disetujui dalam referendum yang diselenggarakan secara terburu-buru – gagal memuat perlindungan hak azasi manusia dan gagal mengekang kekuasaan militer.
Protes dengan kekerasan telah mengguncang Mesir selama berbulan-bulan.