Menanggapi aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap hal yang wajar.
JAKARTA —
Menanggapi aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui juru bicaranya mengatakan aksi unjuk rasa adalah hal biasa dalam negara demokratis.
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, di kantor Kepresidenan di Jakarta, Senin (17/6), mengatakan pemerintah terus melakukan sosialisasi penjelasan pengurangan subsidi BBM jenis premium dan solar yang berimplikasi atas kenaikan harga BBM.
“Sebagaimana diketahui, pemerintah telah berupaya untuk menyosialisasikan apa yang menjadi rasional atau alasan kenapa kita perlu menaikan harga BBM atau mengurangi subsidi. Kami kira sebagian besar masyarakat telah memahami dan bisa menerima alasan tersebut. Unjuk rasa kan biasa. Kita pernah ada pengalaman menaikkan harga BBM. Dan semua itu tidak ada yang tanpa unjuk rasa. Itu adalah dinamika dari kebebasan berpendapat di Indonesia,” ujarnya.
Julian berharap, unjuk rasa penyikapan terhadap kenaikkan harga BBM dapat berlangsung aman.
Sementara itu terkait dengan keputusan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak kenaikan harga BBM, Presiden, menurut Julian tidak mau menanggapi hal-hal terkait itu.
“Bapak Presiden tidak dalam posisi untuk berkomentar. Beliau berpendapat tidak elok kalau harus berkomentar mengenai posisi partai koalisi,” ujarnya.
Sementara itu, Tim Sosialisasi Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (APTSI) melakukan pengiriman perdana pesan pendek (SMS broadcast) penyesuaian subsidi BBM.
Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informasi Gatot S. Dewa Broto kepada VOA menjelaskan, SMS broadcast ini adalah bagian dari program sosialisasi penyesuaian harga BBM Bersubsidi yang dilakukan Pemerintah.
“SMS Broadcast telah dikirimkan kepada sekitar 245 juta nomor aktif pengguna selular maupun CDMA yang terdaftar di Indonesia. Itu dikirimkan secara bertahap selama dua minggu mulai hari ini, Senin (17/6). Jadi pengirimnya tertulis Tim Sosialisasi Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi. Dan pesannya semisal ‘Subsidi BBM tidak tepat sasaran hanya menguntungkan yang kaya dan menimbulkan ketidakadilan. Pengaduan bisa disampaikan ke sms 1708,’” ujarnya.
Gatot menambahkan, selain pengiriman SMS Broadcast, juga telah dilakukan berbagai bentuk sosialisasi baik di media cetak maupun media elektronik.
Rencananya kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan dalam waktu dekat apabila RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 disahkan DPR hari ini Senin (17/6). RAPBN-P 2013 ini berisi paket kompensasi untuk rakyat miskin termasuk Bantuan Langsung Sementara (Balsem).
Kenaikan harga BBM subsidi yang akan dilakukan adalah premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar menjadi Rp 5.500/liter.
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, di kantor Kepresidenan di Jakarta, Senin (17/6), mengatakan pemerintah terus melakukan sosialisasi penjelasan pengurangan subsidi BBM jenis premium dan solar yang berimplikasi atas kenaikan harga BBM.
“Sebagaimana diketahui, pemerintah telah berupaya untuk menyosialisasikan apa yang menjadi rasional atau alasan kenapa kita perlu menaikan harga BBM atau mengurangi subsidi. Kami kira sebagian besar masyarakat telah memahami dan bisa menerima alasan tersebut. Unjuk rasa kan biasa. Kita pernah ada pengalaman menaikkan harga BBM. Dan semua itu tidak ada yang tanpa unjuk rasa. Itu adalah dinamika dari kebebasan berpendapat di Indonesia,” ujarnya.
Julian berharap, unjuk rasa penyikapan terhadap kenaikkan harga BBM dapat berlangsung aman.
Sementara itu terkait dengan keputusan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak kenaikan harga BBM, Presiden, menurut Julian tidak mau menanggapi hal-hal terkait itu.
“Bapak Presiden tidak dalam posisi untuk berkomentar. Beliau berpendapat tidak elok kalau harus berkomentar mengenai posisi partai koalisi,” ujarnya.
Sementara itu, Tim Sosialisasi Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (APTSI) melakukan pengiriman perdana pesan pendek (SMS broadcast) penyesuaian subsidi BBM.
Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informasi Gatot S. Dewa Broto kepada VOA menjelaskan, SMS broadcast ini adalah bagian dari program sosialisasi penyesuaian harga BBM Bersubsidi yang dilakukan Pemerintah.
“SMS Broadcast telah dikirimkan kepada sekitar 245 juta nomor aktif pengguna selular maupun CDMA yang terdaftar di Indonesia. Itu dikirimkan secara bertahap selama dua minggu mulai hari ini, Senin (17/6). Jadi pengirimnya tertulis Tim Sosialisasi Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi. Dan pesannya semisal ‘Subsidi BBM tidak tepat sasaran hanya menguntungkan yang kaya dan menimbulkan ketidakadilan. Pengaduan bisa disampaikan ke sms 1708,’” ujarnya.
Gatot menambahkan, selain pengiriman SMS Broadcast, juga telah dilakukan berbagai bentuk sosialisasi baik di media cetak maupun media elektronik.
Rencananya kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan dalam waktu dekat apabila RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2013 disahkan DPR hari ini Senin (17/6). RAPBN-P 2013 ini berisi paket kompensasi untuk rakyat miskin termasuk Bantuan Langsung Sementara (Balsem).
Kenaikan harga BBM subsidi yang akan dilakukan adalah premium menjadi Rp 6.500/liter dan solar menjadi Rp 5.500/liter.