Presiden Yoon Bakal Absen dalam Sidang Pemakzulan Pertama

Pengacara Presiden Korea Selatan yang dinonaktifkan, Yoon Suk Yeol, pada Minggu (12/1) memastikan ia tidak akan menghadiri sidang pemakzulannya minggu depan karena masalah keamanan.

Sejak diskors dan dimakzulkan bulan lalu setelah mendeklarasikan darurat militer yang mengguncang politik negara, Yoon bersembunyi di kediaman presiden, dilindungi oleh pasukan pengawal elite.

Dia menolak bertemu dengan jaksa dan penyidik. Pada awal bulan ini, unit pengawal presidennya menggagalkan upaya penangkapannya setelah terjadi kebuntuan menegangkan selama berjam-jam.

Mahkamah Konstitusi menjadwalkan lima tanggal persidangan antara 14 Januari hingga 4 Februari, yang akan dilanjutkan tanpa kehadirannya (in absentia) jika dia tidak hadir.

"Kekhawatiran mengenai keamanan dan potensi insiden muncul. Oleh karena itu, Presiden tidak akan dapat menghadiri persidangan pada 14 Januari," kata pengacara Yoon, Kab-keun, dalam sebuah pernyataan ke AFP.

"Presiden bersedia hadir kapan saja setelah masalah keamanan diselesaikan."

Pengadilan akan memutuskan apakah pemakzulannya akan dilanjutkan atau jabatannya akan diaktifkan kembali.

Secara terpisah, penyelidik yang berusaha memeriksa Yoon terkait tuduhan pemberontakan akibat deklarasi darurat militer yang kontroversial tengah mempersiapkan upaya penangkapan lainnya.

Siaga Tinggi

Tim hukum Yoon menyatakan bahwa para pengawalnya tetap "bersiaga tinggi."

Para pendukung Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol meneriakkan slogan-slogan selama unjuk rasa untuk menentang pemakzulannya di dekat kediaman presiden di Seoul, Korea Selatan, 10 Januari 2025. (Foto: AP)

Jika para penyelidik berhasil menangkapnya, Yoon akan menjadi presiden Korea Selatan pertama yang sedang menjabat yang ditangkap.

Jika terbukti bersalah, ia menghadapi ancaman hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.

Sebuah tim penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi (Corruption Investigation Office/CIO) dan polisi sedang merencanakan upaya berikutnya, yang menurut mereka dapat menjadi yang terakhir.

CIO menyatakan bahwa siapa pun yang menghalangi upaya mereka bisa ditahan, sementara polisi dilaporkan mengadakan pertemuan dengan para komandan tinggi pada Jumat untuk merencanakan upaya baru tersebut.

Mantan kepala keamanan pengawal presiden, Park Chong-jun, yang mengundurkan diri pada Jumat dan digantikan secara otomatis oleh loyalis Yoon yang lebih garis keras, mengatakan kepada wartawan bahwa tidak boleh ada pertumpahan darah dalam upaya penangkapan kedua.

Kantor Investigasi Nasional, sebuah unit kepolisian, mengirim catatan kepada pejabat tinggi kepolisian di Seoul, meminta mereka untuk memobilisasi 1.000 penyidik dalam upaya baru tersebut, lapor kantor berita Yonhap.

Para pengunjuk rasa yang mendukung dan menentang Yoon terus berkumpul hampir setiap hari di ibu kota Korea Selatan sejak terjadinya krisis.

Seiring berlanjutnya krisis, partai berkuasa Yoon mengalami peningkatan peringkat dukungan.

Sebuah survei Gallup terbaru yang diterbitkan pada Jumat menunjukkan peringkat persetujuan Partai Kekuatan Rakyat meningkat menjadi 34 persen, dari sebelumnya 24 persen tiga minggu lalu. [ah/ft]