Seorang pria Thailand dijatuhi hukuman 50 tahun penjara, Kamis (18/1) karena mengkritik kerajaan, hukuman penjara terlama yang pernah dijatuhkan berdasarkan undang-undang penghinaan kerajaan yang ketat, kata sebuah kelompok advokasi hukum.
Hukuman yang memecahkan rekor ini terjadi setelah beberapa tahun Thailand meningkatkan penggunaan undang-undang kontroversial tersebut terhadap pengunjuk rasa prodemokrasi, yang menurut para kritikus merupakan taktik untuk membungkam perbedaan pendapat.
Pengadilan banding di kota utara Chiang Rai menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara kepada Mongkol Thirakot (30), mantan aktivis prodemokrasi karena postingan di akun Facebook pribadinya.
Dia awalnya dijatuhi hukuman 28 tahun penjara oleh pengadilan pidana yang lebih rendah, tetapi dinyatakan bersalah atas 11 dakwaan lagi setelah naik banding, sehingga hukumannya lebih lama.
"Pengadilan banding menghukum Mongkol Thirakot 22 tahun penjara karena 112 unggahan di Facebook, selain hukuman 28 tahun yang telah dijatuhkan oleh pengadilan pendahuluan. Total hukuman penjaranya adalah 50 tahun," kata kelompok advokasi hukum Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) dalam sebuah pernyataan.
Aktivis politik Mongkhon Thirakot menunjukkan sikap pro-demokrasi dengan memberi hormat tiga jari sebelum diadili di provinsi utara Chiang Rai, Thailand, Kamis 26 Januari 2023. (Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand via AP)
Undang-undang lese-majeste, yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarga dekatnya dari kritik, sering disebut sebagai 112 di Thailand sesuai nomor pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana.
TLHR mengatakan hukuman tersebut merupakan hukuman terlama yang dijatuhkan atas dakwaan mencemarkan nama baik kerajaan, mengalahkan rekor hukuman sebelumnya yaitu 43 tahun yang dijatuhkan pada seorang perempuan pada tahun 2021.
Mongkol, pemilik toko pakaian online, pertama kali ditangkap pada tahun 2021 saat terjadi protes menuntut pembebasan tahanan politik.
Demonstrasi yang dipimpin oleh orang-orang muda pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan puluhan ribu orang turun ke jalan, dan banyak di antaranya menuntut perubahan terhadap undang-undang lese-majeste yang ketat.
TLHR mengatakan Mongkol akan mengajukan banding atas hukuman tersebut ke Mahkamah Agung.
Lebih dari 250 aktivis telah didakwa berdasarkan undang-undang lese-majeste sejak gerakan protes tahun 2020 dimulai, menurut TLHR. Pada hari Rabu, salah satu pemimpin protes utama, pengacara Arnon Nampa, dilipatgandakan hukuman penjaranya menjadi delapan tahun terkait pelanggaran undang-undang lese-majeste. [ab/uh]