Penghargaan Roman Magsaysay yang diterima KPK mendapat banyak tanggapan, ada yang menyambutnya namun ada juga yang melihat penghargaan itu salah alamat.
JAKARTA —
Upaya KPK dalam memberantas korupsi mendapatkan apresiasi. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap berhasil mengkampanyekan gerakan anti-korupsi, menuntut pelaku korupsi dan memulihkan aset negara.
Indonesia Corruption Watch menyatakan penghargaan Ramon Magsaysay itu harus menjadi pemicu untuk KPK agar bekerja lebih maksimal lagi.
Penghargaan untuk lembaga anti korupsi itu mendapatkan berbagai macam tanggapan. Anggota Komisi Hukum DPR Fahri Hamzah menilai penghargaan untuk KPK tersebut tidak tepat dan salah alamat.
Menurut Fahri Hamzah, berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2002, KPK telah diberikan banyak kewenangan yang luar biasa sehingga berbeda dengan lembaga lain. Lembaga anti korupsi tersebut sebenarnya tidak layak dijadikan objek dalam penilaian sebuah penghargaan karena KPK memiliki kewenangan yang luar biasa dan superbody.
Fahri menilai Kinerja KPK belum maksimal karena berdasarkan UU KPK, seharusnya lembaga anti korupsi itu lebih banyak pencegahan daripada penindakan. Yang terjadi saat ini kata Fahri KPK, lebih banyak melakukan penindakan daripada pencegahan.
Anggota DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi pemberian penghargaan kepada lembaga yang lahir pada 2004 itu. Menurutnya penghargaan tersebut membuktikan tingginya intensitas perhatian komunitas internasional terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch Donald Fariz menyatakan penghargaan Ramon Magsaysay itu harus menjadi pemicu untuk KPK agar bekerja lebih maksimal lagi.
“Penghargaan ini meletakan KPK sebagai acuan dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Manakala acuan itu sudah dipatok oleh lembaga internasional dan dunia internasional, menurut saya ini harus menjadi pemicu KPK untuk menghasilkan kerja-kerja KPK yang lebih cepat dan lebih luar biasa kedepannya,"kata Donald Fariz.
Dalam pernyataan resminya, pihak Ramon Magsaysay (RMAF) mengatakan KPK dinilai sukses melakukan kampanye anti korupsi di Indonesia. KPK dinilai berhasil mengedukasi masyarakat tentang anti korupsi.
Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1957, Penghargaan Ramon Magsaysay adalah penghargaan tertinggi di Asia dan banyak dinilai setara dengan Penghargaan Nobel. Magsaysay bertujuan untuk melestarikan warisan nilai yang ditanamkan oleh presiden ketiga Filipina terhadap pelayanan publik dan integritas pemerintahan.
Tahun lalu, aktivis LSM Telapak dari Indonesia, meraih penghargaan Ramon Magsaysay 2012 karena dianggap mampu melakukan upaya penyelamatan hutan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat.
Indonesia Corruption Watch menyatakan penghargaan Ramon Magsaysay itu harus menjadi pemicu untuk KPK agar bekerja lebih maksimal lagi.
Penghargaan untuk lembaga anti korupsi itu mendapatkan berbagai macam tanggapan. Anggota Komisi Hukum DPR Fahri Hamzah menilai penghargaan untuk KPK tersebut tidak tepat dan salah alamat.
Menurut Fahri Hamzah, berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2002, KPK telah diberikan banyak kewenangan yang luar biasa sehingga berbeda dengan lembaga lain. Lembaga anti korupsi tersebut sebenarnya tidak layak dijadikan objek dalam penilaian sebuah penghargaan karena KPK memiliki kewenangan yang luar biasa dan superbody.
Fahri menilai Kinerja KPK belum maksimal karena berdasarkan UU KPK, seharusnya lembaga anti korupsi itu lebih banyak pencegahan daripada penindakan. Yang terjadi saat ini kata Fahri KPK, lebih banyak melakukan penindakan daripada pencegahan.
Anggota DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi pemberian penghargaan kepada lembaga yang lahir pada 2004 itu. Menurutnya penghargaan tersebut membuktikan tingginya intensitas perhatian komunitas internasional terhadap pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch Donald Fariz menyatakan penghargaan Ramon Magsaysay itu harus menjadi pemicu untuk KPK agar bekerja lebih maksimal lagi.
“Penghargaan ini meletakan KPK sebagai acuan dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Manakala acuan itu sudah dipatok oleh lembaga internasional dan dunia internasional, menurut saya ini harus menjadi pemicu KPK untuk menghasilkan kerja-kerja KPK yang lebih cepat dan lebih luar biasa kedepannya,"kata Donald Fariz.
Dalam pernyataan resminya, pihak Ramon Magsaysay (RMAF) mengatakan KPK dinilai sukses melakukan kampanye anti korupsi di Indonesia. KPK dinilai berhasil mengedukasi masyarakat tentang anti korupsi.
Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1957, Penghargaan Ramon Magsaysay adalah penghargaan tertinggi di Asia dan banyak dinilai setara dengan Penghargaan Nobel. Magsaysay bertujuan untuk melestarikan warisan nilai yang ditanamkan oleh presiden ketiga Filipina terhadap pelayanan publik dan integritas pemerintahan.
Tahun lalu, aktivis LSM Telapak dari Indonesia, meraih penghargaan Ramon Magsaysay 2012 karena dianggap mampu melakukan upaya penyelamatan hutan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat.