Tidak perlu ke pedalaman Kalimantan atau Papua, untuk tahu bahwa program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar Dari Rumah (BDR) sama sekali tidak efektif, setelah hampir setahun dilaksanakan. Di Gunungkidul, salah satu kabupaten di provinsi pusat pendidikan DI Yogyakarta, banyak kisah memprihatinkan terkait ini.
Warto, petani warga Gunungkidul mengaku hanya di bulan-bulan awal PJJ bisa berjalan dengan baik, setelah itu kebosanan menyerang anak-anak. Masalah bertambah rumit, ketika banyak orang tua tidak mampu membelikan kuota data internet. Fasilitas WiFi gratis yang disediakan pemerintah desa, justru menjadi ajang main game bareng sambil kumpul-kumpul di balai desa.
“Di balai desa saya ada WiFi gratis, setiap pagi anak-anak kumpul, main game online. Katanya BDR, kok malah game online, itu yang saya prihatinkan. Di rumah suruh menjauhi kerumunan, tetapi mereka malah berkerumun,” kata Warto.
Dimas Anwar Saputra, siswi SMP berusia 15 tahun, mengenakan masker pelindung berwarna merah, belajar bersama siswa lain menggunakan akses internet wifi gratis.(Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)
Warto tidak mau menyalahkan orang tua anak-anak itu, yang sudah lelah dan stres mengerjakan tugas sekolah anaknya. Bagi orang tua siswa SMP, masalah bertambah karena mereka sama sekali tidak mampu mendampingi belajar, sebab pelajaran terlalu sulit. Prinsip anak-anak dan orang tua setor tugas tanpa peduli hasilnya. Anak-anak di desa, kata Warto, kini lebih banyak bermain telepon genggam atau hand phone (HP) daripada belajar.
Warto, petani warga Gunungkidul. (Foto: VOA/Nurhadi)
“Kalau sudah tatap muka, saya yakin kesulitan guru akan bertambah. Karena sebelum BDR, dia belum mengenal HP, bisanya pinjam orangtua. Tetapi setelah pegang sendiri, perhatiannya ke sekolah sudah berubah total,” kata Warto.
Sekolah Hadapi Tantangan Kompleks
Warto berbicara mewakili kalangan orang tua, dalam diskusi Sambatan Jogja (Sonjo) Minggu (14/2) malam. Seluruh pihak terkait, mulai orang tua, guru, kepala sekolah, hingga pihak dinas terlibat dalam perbincangan ini.
Salah satunya adalah Ngatijo, Kepala SD Muhammadiyah Siraman, Wonosari, Gunungkidul yang memiliki 109 siswa dan 14 orang pengajar. Menurut data, kata Ngatijo, mayoritas orang tua hanya berpendidikan SMP, 25 persen siswa ikut kakek atau neneknya, dan 50 persen adalah keluarga miskin. Hanya 30 persen siswa memegang HP, selebihnya meminjam orang tua yang sepanjang hari dibawa bekerja. Kurang dari 5 persen siswa memiliki laptop atau komputer di rumah.
Padahal, HP atau laptop adalah sarana dasar bagi siswa mengikuti PJJ daring.
Ngatijo, Kepala SD Muhammadiyah Siraman, Wonosari, Gunungkidul. (Foto: VOA/Nurhadi)
“Tugas anak dari guru, atau jawaban balik dari siswa secara online terlambat, bahkan berganti hari baru dikirim, karena HP dibawa orang tua bekerja, atau rumahnya ada di blank spot, yang memang sulit sinyal,” kata Ngatijo.
Problem lain terkait HP adalah spesifikasi yang tidak mendukung PJJ, buram ketika dipakai memotret jawaban tugas, atau dibawa bekerja orang tua sepanjang siang. Banyak yang tidak mengumpulkan tugas, dan ketika ditelpon sekolah, menjawab kehabisan kuota data internet.
Banyak pula anak-anak tidak fokus belajar dari orang tua bekerja, atau tinggal bersama kakek-neneknya yang kurang memberi perhatian terkait ini.
BACA JUGA: Berbagai Media Digunakan Demi Terselenggaranya PJJ di Indonesia“Saat anak minta penjelasan ke orang tua, mereka tidak bisa menjelaskan dengan baik, sehingga jawaban tugas dari anak yang dikirim, ya asal dikirim,” tambah Ngatijo.
Problem penyediaan kuota juga dialami siswa-siwa di SMPN 4 Semin Gunungkidul, seperti dipaparkan kepala sekolah setempat, Surti Alfiah.
“Di awal-awal, guru semangat sekali untuk melaksanakan pembelajaran dengan video yang dirasa bisa menjelaskan materi dengan lebih baik. Tetapi ternyata mengalami kendala, memakan kuota yang banyak, sehingga akhirnya guru harus menyiasati bagaimana mentransfer materi dengan tidak memberatkan siswa,” papar Surti.
Your browser doesn’t support HTML5
Problem Mendasar PJJ: Tak Ada HP, Miskin Sinyal dan Fakir Data Internet
Terobosan mutlak diperlukan karena tidak ada 50 persen siswa yang memiliki HP sendiri. Banyak pula yang memiliki satu HP di rumah tetapi harus bergantian karena kakak atau adiknya juga harus mengikuti PJJ. Sebagian kecil, kata Surti, bahkan tidak memiliki HP sama sekali.
Pandemi melahirkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) juga berdampak ke pendidikan. Karena tidak lagi bekerja, orang tua tidak bisa memperbaiki HP yang rusak dan sebagian tidak mampu membeli kuota internet. Belum lagi, sekolah ini berada di kawasan perbukitan yang mengalami masalah ketersediaan sinyal.
BACA JUGA: Mencegah Generasi Hilang pada Sektor Pendidikan Akibat PandemiSolusi Kreatif Lokal
Baik Ngatijo maupun Surti Alfiah selaku kepala sekolah, menyiasati kondisi ini dengan berbagai terobosan. Misalnya mengajak siswa yang rumahnya berdekatan belajar bersama dalam jumlah terbatas di rumah salah satu wali murid atau mushola.
Sekolah juga menyiapkan modul atau lembar kerja, untuk kemudian hasilnya dikumpulkan ke sekolah. Siswa-siswa yang mengalami kendala khusus, juga dipanggil ke sekolah. Di SMP Semin, siswa akhirnya datang ke sekolah setidaknya 3 kali dalam sebulan secara bergilir, dengan menerapkan protokol kesehatan. Bantuan kuota internet juga diberikan, meski terkendala jika orang tua tidak memiliki HP atau rumah siswa tidak tersedia sinyal.
Surti Alfiah, Kepala SMPN 4 Semin Gunungkidul. (Foto: VOA/Nurhadi)
Di sekolah lain, upaya yang dilakukan bahkan lebih jauh lagi. Seperti dipaparkan Erlin Widiastuti dari SDN Karangwuni, Rongkop, Gunungkidul. Sekolah, kata Erlin mengumpulkan bantuan dari donatur untuk mendorong ekonomi wali murid, antara lain dengan membeli produk pertanian yang mereka hasilkan. Jika dibutuhkan, sekolah bahkan mengupayakan pembelian HP dari donasi.
“Kemarin ada dermawan, menabung di bank dan bunganya disumbangkan, ini bisa kita pakai untuk membelikan HP untuk wali murid. Kebetulan, wali murid ini anaknya 3 yang sekolah di SD kami, dan tidak punya HP,” ujar Erlin.
Apa yang dilakukan Erlin dan guru-guru lain di pelosok daerah, jauh melebihi program pemberian kuota yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Bantuan Kuota Kemendikbud
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim
Tahun lalu, Kemendikbud memberikan bantuan kuota data internet sebanyak 35.725.387 paket. Dalam Forum Merdeka 9 secara daring akhir Januari lalu, Mendikbud Nadiem Makarim merinci penerima bantuan tersebut.
Di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ada 1,9 juta siswa penerima, Program Kesetaraan 58 ribu siswa , 13,8 juta siswa SD, 6,4 juta siswa SMP, 3,7 juta siswa SMA, 3,6 juta siswa SMK, 70 ribu siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), hampir 3,9 juta mahasiswa, lebih dari 161 ribu dosen, serta 1,9 juta guru.
"Pertama kali dilakukan untuk mendistribusikan bantuan kuota data internet terbesar di sejarah Indonesia yang pernah terjadi,” kata Nadiem ketika itu.
Program bantuan kuota data internet juga akan diteruskan untuk tahun 2021 ini. Namun, dari paparan orang tua dan guru, seperti di Gunungkidul tadi, belum ada jalan keluar untuk mereka yang tidak memiliki HP, rumahnya tidak tersedia sinyal, hingga orang tua yang tidak mampu mendampingi anaknya belajar di rumah. Kementerian menelorkan sejumlah kebijakan, tetapi harus diakui beban terberat ada di rumah dan sekolah. [ns/ab]