Raja Malaysia, Rabu (23/11), meminta para penguasa kerajaan untuk bertemu pada hari Kamis untuk menyelesaikan kebuntuan politik yang membuat negara itu tanpa perdana menteri beberapa hari setelah pemilihan umum dengan hasil yang tidak meyakinkan, kata istana.
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin tetap menjadi calon terdepan untuk posisi puncak itu.
Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, memiliki kewenangan untuk menunjuk perdana menteri yang ia yakini mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen.
Istana mengatakan pada Rabu bahwa pertemuan para penguasa Melayu negara itu bertujuan untuk membantu raja "membuat keputusan demi kepentingan dan kesejahteraan negara dan rakyat".
Malaysia yang sebagian besar penduduknya Muslim adalah kerajaan konstitusional dengan pengaturan unik. Takhta dikuasai secara bergilir setiap lima tahun antara penguasa sembilan negara bagian Malaysia yang dipimpin oleh keluarga kerajaan Islam yang telah berusia berabad-abad.
Sistem tersebut telah berlaku sejak kemerdekaan Malaysia dari Inggris pada tahun 1957.
Sementara peran mereka sebagian besar bersifat seremonial, kerajaan Islam Malaysia sangat dihormati, terutama olah Muslim Melayu. Mengkritik keluarga kerajaan merupakan tindakan yang dilarang keras.
Pada pemilihan akhir pekan lalu, koalisi Pakatan Harapan -- yang dipimpin Anwar -- memenangkan jumlah kursi terbanyak dengan 82 kursi sementara Aliansi Nasional, partainya Muhyiddin, meraih 73 kursi. Keduanya tidak berhasil meraih mayoritas sederhana, yakni 112 kursi, untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri.
Barisan Nasional yang dulunya sangat berpengaruh, didominasi oleh Partai Organisasi Nasional Melayu (UMNO), tertinggal jauh di belakang dengan hanya 30 kursi. [ab/uh]