Ratusan Warga Jepang Turun ke Jalan, Protes Pemakaman Kenegaraan Abe

Ratusan demonstran berkumpul di sebuah taman di Tokyo pada Jumat (23/9). Sambil meneriakkan slogan-slogan dan membawa spanduk besar, mereka menuntut pembatalan pemakaman kenegaraan bagi mantan perdana menteri Jepang Shinzo Abe.

Pengorganisir protes, Mayumi Ishida, mengatakan, “Pemakaman kenegaraan diputuskan untuk diadakan setelah Abe ditembak. Kishida jelas menunjukkan sikapnya melanjutkan kebijakan Abe dan ia memaksakannya kepada rakyat. Saya rasa ini tidak dapat diterima sama sekali.”

Seperti demonstran lainnya, Mayumi mengatakan ia khawatir pandangan Abe merupakan langkah mundur ke masa lalu militerisme Jepang menjelang Perang Dunia II.

Abe dibunuh Juli lalu oleh seorang lelaki bersenjata yang kecewa dengan hubungan para politisi dengan Gereja Unifikasi.

Rencana pemerintah mengenai acara pemakaman kenegaraan pada 27 September telah membangkitkan tentangan publik terhadap Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa. LDP telah berkuasa hampir tanpa henti setelah Perang Dunia II dan dipuji karena memimpin keberhasilan ekonominya.

Jajak pendapat umum lokal menunjukkan lebih dari separuh responden menentang pemakaman kenegaraan. Sebelumnya pekan ini, seorang lelaki membakar diri di depan kediaman perdana menteri sebagai tindakan protes. Berbagai unjuk rasa dan pawai telah bermunculan di berbagai penjuru negara itu, yang diikuti oleh ratusan orang.

Acara pemakaman kenegaraan secara historis diperuntukkan bagi kaisar. Keputusan mengadakan pemakaman kenegaraan diambil oleh Kabinet dan tidak melalui persetujuan parlemen. Beberapa kelompok legislator telah menantang legalitasnya.

Biaya resmi untuk acara tersebut mencapai $12 juta. Tetapi para pakar mengatakan jumlah itu mungkin tidak sebesar biaya sesungguhnya yang antara lain mencakup biaya keamanan.

Beberapa politisi telah menyatakan mereka tidak akan mengikuti acara pemakaman itu, termasuk di antaranya legislator dari LDP yang juga seorang mantan menteri, Seiichiro Murakami. Ia beralasan acara itu gagal mendapatkan dukungan publik. [uh/ka]