Redam Protes Dugaan Pemerkosaan di Kampus, Otoritas Tutup Sekolah dan Universitas

Pihak berwenang di provinsi Punjab timur, Pakistan, pada Jumat (18/10), menutup semua sekolah dan universitas selama dua hari untuk meredam agar protes oleh para mahasiswa atas dugaan pemerkosaan di kampus, tidak meluas.

Penutupan di provinsi terpadat di Pakistan tersebut berdampak pada sekitar 18 juta mahasiswa.

Ketegangan meningkat di kampus-kampus sejak laporan dugaan pemerkosaan di Kota Lahore di bagian timur menyebar di media sosial, dan unjuk rasa telah terjadi di empat kota. Seorang petugas keamanan tewas dalam bentrokan antara mahasiswa pengunjuk rasa dan polisi di Gujrat, provinsi Punjab, Rabu (16/10).

Polisi menangkap seseorang yang terkait dengan kematian tersebut.

Pemerintah dan polisi telah membantah adanya pemerkosaan yang terjadi di kampus Punjab Group of Colleges di Lahore, ibu kota Punjab. Mereka berupaya menangkap sekitar 30-am orang termasuk beberapa wartawan, dengan mengatakan bahwa mereka menyebarkan informasi yang salah di media sosial yang menyebabkan protes.

Namun, para mahasiswa mengumumkan bahwa mereka akan menggelar unjuk rasa pada Jumat untuk menuntut keadilan bagi korban yang diduga di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut yang berbatasan dengan Afghanistan.

Keputusan untuk menutup semua sekolah di Punjab muncul sehari setelah ratusan mahasiswa menggeledah gedung perguruan tinggi di kota garnisun Rawalpindi. Polisi menembakkan gas air mata dan menyerang para mahasiswa, menangkap lebih dari 250 orang.

Protes tersebut tampaknya dimulai secara spontan, karena serikat mahasiswa telah dilarang di Pakistan sejak 1984. Tidak ada organisasi yang mewakili mahasiswa, meskipun ada partai politik pemuda di negara tersebut.

Secara terpisah, partai politik mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara mengumumkan akan menggelar protes di seluruh negeri pada hari Jumat (18/10), untuk menentang amandemen apa pun terhadap Konstitusi negara tersebut.

Pendukung Khan mengatakan Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang menggantikan Khan setelah ia digulingkan pada 2022 dalam mosi tidak percaya di parlemen, ingin menunjuk hakim pilihannya sendiri dan mendirikan pengadilan konstitusi baru yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Pemerintah membantah tuduhan tersebut.

Kekerasan seksual terhadap perempuan umum terjadi di Pakistan, tetapi jarang dilaporkan karena stigma di negara konservatif tersebut. Protes tentang masalah ini jarang terjadi. [es/ft]