Para pakar memperingatkan seperangkat undang-undang yang akan diperdebatkan di Venezuela bisa semakin membatasi hak-hak warga.
Dewan Nasional, yang baru dibentuk, diminta untuk mengkaji 34 rancangan undang-undang itu sebelumnya bulan ini, termasuk tentang Tanggung Jawab Sosial di Radio, Televisi, dan Media Elektronik, disebut "Ley Resorte," yang meregulasi media.
Selain itu, ada juga Undang-Undang Kerja Sama Internasional, yang mengatur bagaimana kelompok masyarakat madani beroperasi di Venezuela. Belum ada rincian diberikan kepada publik tentang reformasi apa yang diusulkan, tetapi organisasi hak-hak asasi manusia (HAM) dan mereka yang mengandalkan platform seperti Twitter untuk mengakses informasi independen, menyuarakan keprihatinan bahwa revisi ini bisa membatasi kebebasan pers.
Ali Daniels, direktur organisasi nirlaba hak-hak sipil Acceso a la Justicia, mengatakan kepada VOA bahwa rencana reformasi merupakan bukti bahwa pemerintah Venezuela berusaha mengendalikan sedikit bidang di mana kendalinya minimum.
"Kalau Anda hendak mengendalikan isi jaringan sosial, yang hendak benar-benar Anda kendalikan adalah pembangkangan dan manifestasi kebebasan berbicara di sana,” kata Daniels.
José Gregorio Correa, seorang anggota Dewan Nasional yang baru dibentuk, mengatakan kepada VOA bahwa beberapa amandemen dibutuhkan untuk memperbarui undang-undang Resorte. Namun, pemerintah harus menghindari langkah-langkah yang membatasi kebebasan berpendapat.
VOA berusaha menghubungi anggota-anggota lain dari Dewan Nasional itu untuk diminta komentar, tetapi mereka tidak merespons permintaan tersebut.
Amerika, Uni Eropa, dan beberapa negara lain tidak mengakui Dewan Nasional Venezuela yang baru dibentuk. Menurut mereka, pemilihan Desember lalu yang sebagian besar diboikot pihak oposisi, gagal mematuhi standar internasional. [jm/ka]