Myanmar mengecam proposal Malaysia yang disebutnya “tidak bertanggung jawab dan sembrono” agar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bekerja sama dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dalam upaya menyelesaikan krisis politik Myanmar yang berlarut-larut. NUG didirikan oleh mereka yang disingkirkan militer dari kekuasaan dalam kudeta Februari 2021.
Dilansir oleh Aljazeera.com, para menteri luar negeri ASEAN dijadwalkan bertemu akhir pekan ini dengan sedikit kemajuan mengenai Myanmar. Lebih dari 1.800 orang tewas dan ribuan lainnya ditahan dalam penindakan keras militer di tengah-tengah perselisihan pendapat di dalam organisasi regional ini mengenai cara mengatasi konflik.
Militer telah mengabaikan onsensus lima butir ASEAN untuk mengakhiri kekerasan dan menyelesaikan krisis yang disepakatinya pada April tahun lalu. Ketika itu, sekitar 700 orang telah tewas.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah. (Foto: AP)
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengusulkan pada 1 Mei bahwa ASEAN, yang menerima Myanmar sebagai anggota di bawah pemerintahan rezim militer sebelumnya pada tahun 1997, mempertimbangkan keterlibatan informal dengan NUG, khususnya dalam bidang bantuan kemanusiaan.
Ia juga menyarankan dilipatgandakannya bantuan kemanusiaan untuk negara itu serta memperkuat peran dan fungsi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
Aljazeera.com menulis, dalam pernyataan yang diterbitkan di Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah, kementerian luar negeri rezim militer menyatakan memprotes kuat saran “tak bertanggung jawab dan ceroboh” dari Saifuddin.
BACA JUGA: Junta Myanmar Desak Utusan ASEAN agar Tak Terlibat dengan Kelompok ‘Teroris’“Pernyataan semacam itu dapat menyulut terorisme dan kekerasan di negaa, menghambat upaya-upaya antiterorisme pemerintah Myanmar, dan melanggar kesepakatan internasional terkait dengan penumpasan terorisme,” lanjutnya, seraya menyatakan bahwa para jenderal yang merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih telah menyatakan NUG dan kelompok apapun yang terkait dengannya sebagai “asosiasi yang melanggar hukum” dan “kelompok-kelompok teroris.”
Komite yang mewakili parlemen yang digulingkan oleh para jenderal mengumumkan pembentukan NUG pada April 2021. NUG mencakup para politisi terpilih, para anggota berbagai kelompok etnis Myanmar serta para tokoh antikudeta.
Sebagian anggota parlemen di ASEAN juga telah meminta organisasi ini agar berhubungan langsung dengan NUG.
Menurut pernyataan GNLM, Kementerian memperingatkan para pejabat pemerintah dan para anggota parlemen Malaysia agar “tidak mengadakan kontak atau berkomunikasi maupun memberikan dukungan dan bantuan bagi kelompok-kelompok teroris itu dan perwakilan mereka pada masa depan.”
BACA JUGA: Junta Myanmar Cari Pengakuan di Pengadilan Tinggi PBBMyanmar terlilit krisis sejak Jenderal Senior Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dari pemerintah Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Ini menyulut protes nasional dan mendorong pemberontakan bersenjata terhadap militer.
Aung San Suu Kyi tidak terlihat atau diizinkan berbicara di depan umum sejak ditahan, dan menghadapi sejumlah dakwaan di pengadilan militer rahasia. Ia telah dijatuhi hukuman hingga 11 tahun di penjara setelah dinyatakan bersalah atas beberapa tuduhan, mulai dari kepemilikan ilegal walkie-talkie hingga melanggar restriksi terkait virus corona. Pada hari Senin lalu ia diadili atas tuduhan baru terkait korupsi, menurut kantor berita Associated Press.
Militer tidak mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk menemui Aung San Suu Kyi dan ASEAN – dalam langkah yang tidak pernah diambil sebelumnya – melarang para pemimpin kudeta Myanmar menghadiri KTT mereka pada tahun 2021 dan dari retret para menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh pada Februari lalu.
Namun krisis itu juga mengungkap perbedaan pendapat di dalam ASEAN. Malaysia, Indonesia dan Singapura mendesak tanggapan yang lebih kuat, sementara Hun Sen, perdana menteri Kamboja yang sekarang menjabat ketua ASEAN, telah mengunjungi Naypyidaw, menjadi pemimpin asing pertama yang bertemu Min Aung Hlaing. [uh/ab]