Kemiskinan menjadi salah satu isu menjadi sorotan dalam Debat Publik Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso 2020 Sabtu lalu (31/10). Debat itu mengangkat tema "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menyerasikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Dengan Nasional".
Dikutip dari publikasi Kabupaten Poso Dalam Angka Tahun 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso, jumlah warga miskin di wilayah itu pada 2019 sebanyak 39.920 atau 15.65 persen dengan tingkat pengeluaran pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan, yakni 477 ribu rupiah per bulan. Jumlah penduduk Poso tercatat 256.393 jiwa.
Amdjad Lawasa, calon wakil bupati nomor urut dua yang berpasangan dengan petahana Darmin Agustinus Sigilipu, menjelaskan angka kemiskinan di Poso sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,71 persen. Dinyatakannya turunnya jumlah penduduk miskin itu karena terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen yang terutama ditopang oleh tingkat konsumsi belanja pemerintah. Sementara itu, katanya,sektor swasta belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Poso.
Suasana pelaksanaan Debat Publik Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso 2020. Sabtu (31 Oktober 2020) Foto : KPU Kabupaten Poso
“Oleh karena itu banyak program-program kegiatan yang belum tepat sasaran sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang pertanian, peternakan dan sektor-sektor lainnya berkaitan dengan sektor perekonomian,” ungkap Amdjad. “Kita akan memasuki semua kantong-kantong kemiskinan dengan transportasi desa yang memadai dan terintegrasi dengan baik,” janji Amdjad Lawasa.
Samsuri,calon bupati Poso nomor urut tiga, menilai masih tingginya kemiskinan di Poso itu dikarenakan pembangunan yang belum merata hingga ke kantong-kantong kemiskinan. Secara statistik, Poso berada di urutan keempat dalam daftar kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Tengah,setelah Donggala, Tojo Una-una dan Parigi Moutong.
“Di sini pemikiran kami adalah pemerataan pembangunan yang belum menyeluruh sampai ke kantong-kantong kemiskinan kita, jadi kita harus lebih berpihak, lebih mendistribusi program ke kantong-kantong kemiskinan kita,” jelas Samsuri yang berpasangan dengan Tony Sowolino.
Yasin Mangun, calon wakil bupati Poso nomor urut satu. yang berpasangan dengan Verna G.M Inkiriwang berpendapat, upaya penurunan angka kemiskinan harus difokuskan ke pedesaan untuk membantu perekonomian petani, pekebun dan nelayan melalui kegiatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Kendala yang umumnya dirasakan petani saat ini adalah harga jual yang tidak sebanding dengan biaya produksi.
Areal persawahan di desa Pandiri, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dokumentasi Sabtu (5 Januari 2019) Foto : Yoanes Litha
“Keadaan yang didapat juga bahwa nilai tukar petani sekarang itu di bawah 100, itu berkisar antara 94-95, artinya wajar jika dikatakan bahwa kemiskinan 80 persen masyarakat pedesaan itu sangat memprihatinkan, hasil produksi tidak sebanding dengan nilai jual yang mereka dapatkan,” jelas Yasin Mangun.
Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Bila di bawah 100 berarti petani mengalami defisit karena pendapatan yang diterima lebih kecil dari pengeluarannya.
Terkonsentrasi di Tujuh Kecamatan
Ahlis Djirimu pengamat ekonomi dari Universitas Tadulako menjelaskan, untuk meningkatkan nilai tukar petani pemerintah Kabupaten Poso dapat membuat program digital farming sehingga 70 persen penduduk yang bekerja di sektor pertanian di wilayah itu dapat memasarkan produk pertanian mereka melalui internet. Diakuinya, diperlukan pembangunan infrastruktur untuk membuat desa-desa di daerah pelosok terjangkau internet. Hingga saat ini di Sulawesi Tengah masih ada 465 desa yang belum terjangkau akses internet.
“Dalam kondisi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 yang namanya kegiatan digital ekonomi itu harusnya berfungsi. Jadi pemasaran digital, misalnya tidak ada lagi fisik kepada petani. Petani tinggal di backup oleh pemerintah yang akan nanti menjalankan tugasnya lima tahun ke depan, dia bisa lakukan ini, digital farming,” kata Ahlis Djirimu saat dihubungi Senin (2/11). Dia menambahkan upaya perlindungan juga perlu diberikan kepada petani dengan mengikutsertakan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
BACA JUGA: Peneliti: Pengerukan dan Bendungan PLTA Merusak Habitat Danau PosoKemiskinan di kabupaten Poso terkonsentrasi di tujuh kecamatan, kecamatan Lore Peore, Lore Barat, Lore Timur, Lore Selatan, Poso Pesisir Selatan, Lore Tengah dan Pamona Puselemba. Dia menilai bila angka jumlah penduduk miskin di ke tujuh kecamatan itu berhasil ditekan melalui pemerataan pembangunan maka diharapkan dalam lima tahun ke depan, angka jumlah kemiskinan di Poso bisa berada di bawah 10 persen.
Ahlis Djirimu menekankan perlunya perhatian untuk mengatasi kemiskinan pada 1.521 rumah tangga perempuan. Mereka adalah para janda atau perempuan yang tidak menikah namun harus menjadi kepala rumah tangga bagi keluarganya.
Penurunan angka jumlah penduduk miskin juga diharapkan dapat menurunkan jumlah anak stunting di wilayah itu. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah per Agustus 2020 melaporkan, jumlah anak yang mengalami stunting di Poso sebanyak 1.698.Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung lebih kerdil dibandingkan anak seusianya. [yl/ab]