Dan ditengah-tengah adanya bukti kekurangan meluas pada pemilu 4 Desember tahun 2011, puluhan ribu orang turun ke jalan untuk berunjuk rasa, dalam tantangan terbesar yang pernah dihadapi Vladimir Putin selama ia berkuasa di Rusia 17 tahun.
Analis politik Nikolai Petrov mengatakan Kremlin telah belajar dari pengalaman pemilu di masa lalu.
"Kremlin tidak lagi ingin melakukan kekurangan besar-besaran. Kremlin ingin menghindari skandal, guna mencegah timbulnya ancaman protes masal," kata Nikolai.
Para pejabat Kremlin mengatakan, pemilu kali ini berbeda dengan yang sudah-sudah.
Ada perdebatan seru melalui televisi, seorang aktivis HAM sekarang memimpin komisi pemilihan umum, dan pengamat internasional dari OSCE dikerahkan untuk memantau pemungutan suara. Juga ada lebih banyak partai, 15, termasuk beberapa yang dipimpin tokoh oposisi.
Tetapi seorang mantan perdana menteri di bawah Putin, Mikhail Kasyanov, yang memimpin partai liberal PARNAS, menyebut pemilu ini “imitasi.” Meskipun ada peluang berpartisipasi, menurutnya ia dan para anggota partai lain menghadapi gangguan rutin dalam rapat-rapat kampanye, dan juga kampanye negatif terhadap mereka di televisi pemerintah.
Sementara itu, pemimpin oposisi Alexey Navalny telah dilarang berpartisipasi dalam pemilu. Demikian pula, tewasnya politisi Boris Nemtsov akibat dibunuh pada 2015 telah membuat gerakan anti-pemerintah kehilangan tokoh penting.
Partai Rusia Bersatu yang dipimpin Putin diperkirakan akan mempertahankan, atau bahkan memperbesar, mayoritasnya dalam Duma. Meskipun perekonomian terpuruk akibat rendahnya harga minyak dunia dan sanksi-sanksi Barat, Putin tetap sangat disukai rakyat karena menganeksasi Semenanjung Krimea dari Ukraina.
Dengan pihak oposisi patah semangat dan Kremlin tetap berjaya, para pengamat mengatakan pemerintah tidak merasa khawatir melangsungkan pemilu yang lebih kompetitif. [ds]