Larangan terhadap kata-kata kasar dalam film, teater dan buku mulai berlaku Selasa (1/7) di Rusia, sebuah kebijakan yang dirancang untuk mengakomodasi kelompok konservatif namun oleh pengkritik Vladimir Putin dianggap langkah lebih jauh melawan kebebasan berbicara.
Dalam aturan yang disahkan Mei, film-film yang mengandung "bahasa kotor" akan dilarang ditayangkan secara luas dan buku-buku berisi kata-kata makian akan dijual dalam bungkus bersegel dengan peringatan.
Gedung-gedung teater tidak akan diizinkan memanggungkan produksi yang mengandung kata-kata makian menurut aturan tersebut, yang memberlakukan denda sampai 50 ribu rubel atau US$1.500 untuk setiap pelanggaran.
Media Rusia melaporkan bahwa perangkat lunak yang dikenal sebagai "swear-bot" akan digunakan untuk memantau sumpah serapah di Internet.
Aturan itu dimaksudkan untuk menjamin "perlindungan dan perkembangan budaya linguistik," menurut sebuah pernyataan di laman Kremlin. Namun para pengkritik mengatakan hal itu merupakan pengingat sensor era Soviet dan akan menekan kebebasan berekspresi.
Putin telah bersikap konservatif dalam masa jabatan presiden terbarunya, memuji apa yang ia sebut nilai-nilai tradisional dan mematuhi Gereja Ortodoks Rusia sebagai otoritas moral.
Bulan lalu, koran Izvestiya mengatakan lembaga pengawas komunikasi Roskomnadzor berencana menggunakan program pencarian untuk memangkas kata-kata kasar di dalam artikel daring dan komentar-komentar yang berada di dalamnya.
Sistem bernilai $729.500 itu akan menyisir 5.000 laman media massa yang sudah diawasi secara manual, menurut laporan tersebut.
"Swear-bot" ini menghadapi tugas besar karena orang Rusia dikenal memiliki kosa kata yang luas dan inventif untuk kata kasar.
Sebuah kamus kata-kata kasar Rusia mencakup lebih dari 1.200 frasa yang berbeda yang menggunakan istilah slang untuk penis.
Aturan baru ini menyusul atura-aturan lebih ketat bagi blogger dan pembatasan bagi media non-pemerintah yang menurut para pengkritik adalah bagian kampanye untuk mengontrol media independen, sesuatu yang disangkal pemerintah. (Reuters)