Kongres AS Tolak RUU Kesepakatan Perdagangan Bebas

بوسه عاشقانه راهپیمایان شرکت کننده در جشن شصتمین سالگرد تاسیس اتحادیه اروپا.

Agenda perdagangan bebas usulan Presiden Obama yang ambisius itu kalah besar hari Jumat (12/6), ketika DPR AS menolak bagian penting dari paket perdagangan bebas Asia-Pasifik.

Presiden Amerika Barack Obama hari Sabtu mengatakan dalam pidato mingguannya bahwa kegagalan DPR untuk meloloskan rancangan untuk membantu pekerja Amerika yang kehilangan pekerjaan akibat perjanjian perdagangan global akan “secara langsung menyusahkan kira-kira 100 ribu pekerja dan komunitas tempat tinggal mereka.”

Agenda perdagangan bebas Asia-Pasifik yang ambisius itu mengalami pukulan telak hari Jumat (12/6) ketika DPR menolak bagian paket perdagangan itu yang tadinya dimaksudkan untuk membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari persetujuan perdagangan yang dibuat oleh Amerika.

Rekan-rekan Obama dari Partai Demokrat dan anggota fraksi Republik di DPR menolak rancangan itu dengan suara 302 menolak lawan126 setuju.

Walaupun para anggota Kongres dengan selisih suara tipis akhirnya menyetujui apa yang disebut sebagai kewenangan jalur cepat bagi Obama untuk merundingkan persetujuan Kemitraan Trans Pasifik (TPP), hasil pemungutan suara secara keseluruhan masih jauh dari kemenangan bagi Presiden. Kedua rancangan undang-undang itu harus disetujui oleh Kongres sebelum Presiden Obama bisa menandatanganinya.

Fraksi Republik mengatakan mereka akan berusaha sekali lagi mengajukan voting hari Selasa untuk bagian tentang bantuan bagi pekerja dalam rancangan itu.

Presiden Obama mendesak para anggota Kongres agar menyetujui rancangan bantuan bagi para pekerja itu secepatnya agar dia dapat menanda-tangani kedua rancangan tersebut.

Banyak anggota fraksi Demokrat khawatir kesepakatan perdagangan TPP akan mengirim lebih banyak lapangan kerja ke luar negeri dan merusak lingkungan.

Di pihak fraksi Republik, Ketua DPR John Boehner, yang mendukung rancangan itu, mengatakan dia kecewa dengan hasil voting yang menolak kesepakatan RUU tersebut.