Pemerintah konservatif Yunani pada hari Selasa (19/12) mengajukan rancangan undang-undang kontroversial yang menawarkan status hukum terbatas kepada pekerja migran, mengesampingkan penolakan dari beberapa anggota parlemen termasuk mantan perdana menteri.
Menteri Migrasi Dimitrios Kairidis mengatakan langkah legalisasi tersebut murni terkait dengan perburuhan. Ini ditujukan bagi mereka yang tiba di Yunani sebelum tahun 2021 dan telah bekerja secara ilegal.
Status hukum sementara itu hanya akan berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sekali bagi mereka yang sudah mendapat tawaran pekerjaan dari pemberi kerja di Yunani.
Menurut kementerian migrasi, sekitar 30.000 migran diperkirakan akan mendapatkan manfaat itu, terutama dari Albania, Georgia dan Filipina, untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja yang serius di sektor pertanian.
Pemerintah menjadikan persetujuan RUU tersebut sebagai prioritas partai bagi anggota parlemen Partai Demokrasi Baru yang berkuasa, setelah mantan perdana menteri Antonis Samaras pekan lalu mengumumkan bahwa ia tidak akan memberikan suara mendukung.
BACA JUGA: Presiden Turki Erdogan di Athena untuk Buka ‘Babak Baru’ HubunganMigrasi legal dapat menjadi “pengungkit investasi… jika kita tidak memanfaatkannya, kita berisiko menurunkan tingkat pertumbuhan kita,” kata Kairidis.
Dia mengatakan bahwa dalam prakarsa baru-baru ini yang menawarkan untuk memindahkan warga Yunani yang menganggur dari utara untuk bekerja di Kreta, hanya dua orang yang menunjukkan minat tersebut.
“Ada banyak pekerjaan yang tidak akan dilakukan oleh orang Yunani, sama seperti orang Italia dan Spanyol,” kata Kairidis.
“Kita bukan pengecualian karena tidak mau bekerja di ladang,” kata Menteri Tenaga Kerja Adonis Georgiadis kepada parlemen pada hari Selasa, sambil menunjuk tren serupa di Perancis, Italia dan Spanyol.
Pada bulan Oktober, terdapat lebih dari 750.000 migran yang tinggal secara sah di Yunani menurut data kementerian migrasi. [lt/jm]