Sandiaga Siap Ikut Uji Baca Alquran, Jika Disyaratkan Aturan KPU

Usulan Ikatan Da’i Aceh yang menyarankan adanya uji baca Alquran bagi capres dan cawapres yang akan mengikuti pilpres 2019 terus mencuat, dan kedua kubu menyambut dengan beragam reaksi.

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan pihaknya siap untuk mengikuti uji baca Alquran itu jika memang merupakan bagian dari aturan yang ditetapkan oleh KPU. Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (31/12), ia mengatakan banyak yang menyatakan kepada dirinya bahwa hal ini merupakan bagian dari permainan politik identitas yang terus menguat. Terlebih kini dirinya sedang disorot terkait cara berwudhu ketika hendak sholat seusai berziarah ke makam KH Muhammad Thoha Imam Lapeo di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Sandi menekankan bahwa fokus tim pemenangan Prabowo-Sandi saat ini adalah pada isu ekonomi, dimana pihaknya ingin melakukan perubahan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh negeri ini.

"Kita sudah kemarin sampaikan bahwa apapun keputusan KPU, no problem, kita ikuti saja dan tidak menjadi masalah buat saya. Banyak yang nyatakan ini adalah permainan politik identitas seperti wudhu dan sebagainya. Isu saya ekonomi, kalau misal kita bisa lebih luangkan waktu untuk diskusi ekonomi bagaimana negeri yang kaya raya ini, SDA melimpah bisa lebih prioitas apa yang jadi prioritas sekarang kan prioritas pemerintah infastruktur, tapi kan infrastruktur tidak menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, belum hadirkan," ungkap Sandi.

Cawapres nomor urut dua, Sandiaga Uno (kedua dari kiri) memaparkan laporan dana kampanye beserta timnya di Jakarta, Senin (31/12) (Foto: VOA/Ghita)

Ia menambahkan, "Prabowo-Sandi ingin sampaikan visi misi bahwa fokus kita adalah kepada pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk angkat ekonomi, Ekonomi rumah tangga agar mereka dapat peluang, peluang usaha peluang dapat kerjaan nah itu yg jadi fokus kita. Jadi saya sikapi ini dengan tentunya ya dalam kontes politik kita ikut saja.”

Tim Jokowi-Ma'ruf Siap Ikuti Uji Baca Alquran

Beda halnya dengan kubu Jokowi-Ma’ruf. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai bahwa uji baca Alquran penting untuk meredakan politik identitas. Terutama untuk menepis berbagai tudingan yang meragukan ke-Islam-an Jokowi selama ini.

"Saya kira gak ada masalah karena itu dilakukan oleh masyarakat, para Kiai di Aceh yang melakukan itu. Kita dukung aja sepanjang tujuannya yang positif adalah mendorong agar isu soal identitas berkembang pesat, dengan ini kita lihat sekalian supaya meredakan. Kita kan khawatir dengan isu kriminalisasi ulama , PKI, sedikit-sedikit simbol agama dibawa oleh kubu Prabowo-Sandi, sekarang ya udah masyarakat menyiapkan itu, silakan dilaksanakan saja,” ujar Abdul.

Gagasan Uji Baca Alquran Dinilai Sebagai Kemunduran

Diwawancara secara terpisah, pengamat politik Hamdi Muluk mengatakan, bahwa ajakan untuk uji baca Alquran tidak harus ditanggapi oleh kedua kubu pasangan capres-cawapres. Ia menilai gagasan uji baca Alquran itu sebagai kemunduran dan menunjukkan bahwa penggagas tidak memahami makna demokrasi di Indonesia, negara yang kaya dengan beragam suku, agama, ras dan bahasa.

“Ajakan uji baca Alquran, itu misalnya bagi kelompok tertentu yang ingin bahwa calon dia itu memenuhi harapan mereka bisa baca Alquran, itu ya itu kepentingan golongan. Tapi kalau misalnya demokrasi, atau kalau misalnya kita buat konstitusi atau peraturan harus Presiden bisa baca Quran itu adalah langkah mundur dan mencederai demokrasi itu tidak boleh. Tidak boleh itu menjadi persyaratan di UU atau di PKPU misalnya, itu tidak boleh,” kata Hamdi.

Sandiaga Siap Ikut Uji Baca Alquran, Jika Disyaratkan Aturan KPU

Menurutnya, agar politik identitas dan politisasi agama tidak semakin memburuk, maka ke depan masyarakat perlu kembali ke titik nol. Mengingat lagi bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang mengakomodir seluruh agama, suku, ras, dan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali, dan bukan kepada suatu agama atau golongan masyarakat tertentu. Ini penting agar Indonesia tidak mengalami kemunduran dalam berdemokrasi dan mengembangkan toleransi. (gi/em)