Satgas: PPKM Tidak Berhasil Karena Masyarakat Tidak Taat Prokes

Pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan guna menekan laju perebakan wabah virus corona, mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga yang terakhir adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

Namun, angka kasus positif COVID-19 terus naik hingga detik ini. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jumat (29/1) lalu, menilai bahwa PPKM sama sekali tidak efektif.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, strategi PPKM sebenarnya bisa berdampak cukup baik, asalkan didukung dengan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/2). (Foto: VOA).

“Selama pemberlakukan PPKM jilid 1, masih banyak ditemukan masyarakat yang belum patuh terhadap protokol kesehatan 3M, termasuk juga masih banyak melakukan mobilitas. yang keduanya dapat meningkatkan resiko penularan,” ungkapnya dalam telekonferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/2).

Pemerintah, ujarnya, akan terus mengkaji kebijakan yang akan dilakukan guna menekan kasus positif di lingkungan masyarakat. Hal ini termasuk memperkuat kebijakan PPKM dengan membuat pos komando atau posko hingga di tingkat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah setempat.

Posko ini beranggotakan satgas dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. “Fungsi prioritas posko adalah untuk mendorong perubahan perilaku di masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, pusat kendali informasi dan menguatkan pelaksanaan 3 T hingga tingkat RT dan RW,” jelasnya.

Aparat penegak hukum menjaga pos pemeriksaan untuk menghentikan pengendara dan menegakkan peraturan masker wajah pemerintah di tengah pandemi COVID-19 di Banda Aceh, 27 Januari 2021.

Wiku berharap dengan adanya posko tersebut, penularan COVID-19 bisa ditekan mulai dari tingkat terkecil dan masyarakat bisa lebih aktif membantu pemerintah guna memerangi pandemi COVID-19.

“Seperti kita ketahui bersama klaster keluarga masih menjadi sumber penularan COVID-19 yang ada di masyarakat. Oleh karena itu penting agar satgas bisa dibentuk hingga ke lingkup masyarakat paling kecil yaitu di RT dan RW dan satgas RT/RW ini berfungsi untuk memantau kasus COVID-19 yang terjadi di pemukiman serta memberikan pengawasan kepada pasien yang melakukan isolasi mandiri sehingga klaster keluarga dapat dicegah,” tuturnya.

Satgas: PPKM Tidak Berhasil Karena Masyarakat Tidak Taat Prokes

Kasus COVID-19 Mingguan Naik 9,5 Persen

Dalam kesempatan ini, Wiku melaporkan per 31 Januari 2021 kasus positif corona naik 9,5 persen dibandingkan minggu lalu. Kenaikan tertinggi terjadi di Jawa Barat, yakni hampir 100 persen, disusul oleh Kalimantan Timur, Bali. Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

Kasus kematian meningkat tajam sebesar 25,3 persen dibandingkan dengan pekan lalu. Kenaikan kematian paling tinggi terjadi di Jawa Barat, yakni sekitar dua kali lipat, dan diikuti leh Jawa Tengah, Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Utara. Menurutnya sebanyak 47,1 persen kasus kematian didominasi oleh orang berusia lebih dari 59 tahun.

“Kondisi lansia yang cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dan penyakit komorbid yang dimilikinya dapat memperparah kondisi tubuh saat terinfeksi COVID-19. Namun masyarakat perlu memahami bahwa kematian akibat COVID-19 tidak hanya terjadi pada mereka yang memiliki komorbid tetapi bisa pada siapa saja terutama yang terlambat mencari pertolongan,” paparnya.

Sedangkan kasus kesembuhan naik 22,6 persen dibandingkan dengan minggu lalu. Hal ini, ujar Wiku tentu merupakan perkembangan yang baik, pasalnya sudah delapan minggu berturut-turut angka kesembuhan di Indonesia tidak pernah turun.

Angka kesembuhan tertinggi pada pekan ini tercatat ada di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, dan Yogyakarta.

“Namun, seperti yang saya sampaikan sebelumnya masih menjadi PR kita bersama untuk meningkatkan kesembuhan di kelompok usia lansia dan kelompok rentan. Kelompok rentan yang menunjukkan gejala COVID-19 atau terkonfirmasi positif ini harap segera melaporkan kepada Fasilitas Kesehatan setempat agar mendapatkan perawatan dengan cepat dan tidak terlambat ditangani,” tuturnya.

Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba Lagi di Indonesia

Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan Indonesia pada Selasa (2/2), kembali menerima vaksin COVID-19 buatan Sinovac berupa bahan baku sebanyak 10 juta dosis dengan tambahan satu juta dosis vaksin untuk overfill. Overfill adalah ekstra volume yang diberikan oleh Sinovac untuk mengantisipasi proses produksi di Bio farma

Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari Kemenkes, Dr Siti Nadia Tarmizi dalam telekonferensi pers di Bandara Soetta, Cengkareng, Selasa (2/2).(Biro Setpres).

“Kedatangan vaksin ini merupakan berita baik untuk kita semua dan wajib kita syukuri karena hal ini memberikan jaminan kepada kita untuk tetap dapat menjalankan program vaksinasi yang sangat penting untuk membawa kita keluar dari pandemi COVID-19,” ungkap Nadia, dalam telekonferensi pers, di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Selasa (2/2).

Vaksin yang baru datang ini, jelas Nadia, rencananya akan digunakan untuk vaksinasi massal COVID-19 tahap kedua bagi petugas pelayanan publik.

“Selanjutnya 1,5 juta nakes dan 17,4 petugas pelayanan publik yang merupakan bagian dari 181,5 juta penduduk yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 dalam rangka tentunya kita membentuk kekebalan kelompok. ketika kekebalan kelompok terhadap COVID-19 telah terbentuk maka anggota masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin COVID-19 karena keterbatasan kondisi kesehatannya akan dapat bisa terlindungi,” tuturnya.

Pengamanan truk dengan pendingin untuk pendistribusian vaksin COVID-19 ke petugas kesehatan di seluruh provinsi Aceh, di Banda Aceh, 1 Februari 2021.

Ia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah telah melakukan vaksinasi kepada lebih dari 500.000 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Angka ini, ujarnya menunjukkan dukungan dan antusiasme dari tenaga kesehatan untuk mendukung program vaksinasi massal COVID-19.

Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), sampai saat ini tidak ditemukan reaksi yang serius dari vaksinasi tersebut. Kemenkes pun optimis vaksinasi kepada 1,5 juta tenaga kesehatan akan selesai paling lambat pada akhir Februari.

Seorang petugas medis menyiapkan dosis vaksin Sinovac untuk COVID-19 sebelum menyuntikkannya kepada dokter di Jakarta, 19 Januari 2021. (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma (persero) Bambang Heriyanto mengatakan bahan baku vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang tiba di tanah air pada hari ini merupakan bagian dari 140 juta dosis untuk tahun 2021 yang pengirimannya dilakukan secara bertahap hingga Juli 2021.

Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma, Bambang Heriyanto. (Biro Setpres).

Sebelumnya, sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang sudah datang pada gelombang pertama, telah diproses di Bio Farma sejak 14 Januari 2021 dan ditargetkan selesai pada 11 Februari 2021.

“Untuk yang kedatangan berikutnya yang pada hari ini, ini akan mulai diproses pada tanggal 13 Februari dan diharapkan selesai 20 maret 2021,” ungkap Bambang.

Dijelaskannya, semua bahan baku yang diolah menjadi sebuah produk vaksin akan melewati serangkaian uji mutu atau quality control yang ketat dari Bio Farma dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk memastikan vaksin yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan oleh BPOM.

“Vaksin yang sudah jadi tersebut rencananya akan dialokasikan untuk petugas publik dan tenaga layanan publik termasuk TNI, Polri mulai akhir Februari 2021,” jelasnya. [gi/ab]