Para pemimpin fraksi Demokrat di Kongres Amerika, untuk sementara ini menutup kemungkinan memakzulkan Presiden Donald Trump. Dari sudut sejarah, pemakzulan jarang terjadi.
Dewan Perwakilan hanya pernah memakzulkan dua presiden. Andrew Jackson tahun 1868 dan Bill Clinton tahun 1998. Keduanya tetap memangku jabatan setelah menjalani sidang pemakzulan di Senat.
Di samping desakan dari aktivis liberal, ketua Dewan Perwakilan Nancy Pelosi menolak untuk memakzulkan Presiden Trump paling tidak untuk sementara ini.
Pelosi mengatakan, "Pemakzulan merupakan isu yang memecah di negara kita. Mari lihat apa faktanya, apa hukumnya dan apa prilaku presiden."
Tidaklah mengherankan kalau bagi Presiden Trump, ide pemakzulan itu tidak akan terwujud.
"Anda tidak dapat memakzulkan seseorang yang bekerja hebat. Begitulah saya melihatnya," tandas Trump.
Your browser doesn’t support HTML5
Sejarah Pemakzulan Presiden Amerika Serikat
Pihak Demokrat lebih menyukai kalau para pemilih yang menyingkirkan Trump lewat pemilihan tahun depan, kata Matt Dallek dari Universitas George Washington.
"Pada saat proses pemakzulan mendekati akhir, itu sudah akhir tahun 2019 dan awal 2020. Itu sudah menimbulkan komplikasi sendiri sebab masih ada cara lain untuk menyingkirkan presiden yaitu pemilihan," tukas Dalek.
Pihak Demokrat juga masih ingat dengan apa yang terjadi dengan pemakzulan Presiden Bill Clinton tahun 1998. Clinton berbohong dan mencoba menutup-nutupi selingkuhnya dengan pemagang Monica Lewinsky yang menyebabkan ia dimakzulkan Dewan Perwakilan. Ketika diadili oleh Senat ia dibebaskan dari tuduhan dan tetap memegang jabatan.
Partai Republik kehilangan lima kursi dalam pemilihan tahun 1998 yang tidak lain adalah pantulan politis atas pemakzulan itu, kata Larry Sabato.
Tahun 1974 Kongres memulai proses memakzulkan Presiden Richard Nixon karena skandal Watergate. Nixon melepaskan jabatan ketika sudah jelas tidak ada kemungkinan ia akan bebas dari sidang pemakzulan di Senat.
Bisa saja keluar seruan dan desakan baru agar Presiden Trump disingkirkan tergantung laporan hasil penyelidikan penyelidik khusus Robert Mueller tentang campurtangan Russia dalam pemilihan tahun 2016. (al)