Sejumlah senator, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, hari Senin (4/3) mengecam tanggapan pemerintahan Trump terhadap pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Oktober lalu. Para Senator itu menuduh pemerintah Trump telah melawan hukum yang mewajibkan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas kematian wartawan pembangkang itu.
“Ini keterlaluan, menghina, dan tidak lebih dari kepura-puraan,” ujar Bob Menendez, tokoh terkemuka Partai Demokrat dari negara bagian New Jersey, yang juga anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Menendez berbicara setelah komite itu menerima penjelasan rahasia dari Departemen Luar Negeri dan para pejabat Departemen Keuangan tentang kasus Khashoggi. Tahun lalu anggota-anggota parlemen memberlakukan UU Magnitsky Global, yang memberikan waktu selama 120 hari kepada Gedung Putih untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan wartawan itu. Tenggat itu berakhir bulan lalu.
Pemberitaan secara terus menerus yang dilakukan media di seluruh dunia mengatakan CIA menyimpulkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman yang memerintahkan eksekusi Khashoggi, kolumnis suratkabar The Washington Post yang kerap mengkritisi negara kerajaan itu. Tidak ada satu pejabat intelijen pun yang hadir untuk memberi penjelasan tertutup hari Senin (4/3) itu, yang akhirnya menimbulkan kemarahan para senator.
“Ini benar-benar membuang waktu,” ujar Senator Partai Republik dari negara bagian South Carolina, Lindsey Graham. “Saya tahu lebih banyak tentang kasus Khashoggi ini dibanding penjelasan yang mereka berikan.” Ditambahkannya, ia “kurang puas” dengan tanggapan Gedung Putih, hal yang juga digaungkan mitra-mitranya dari Partai Demokrat.
“Mereka (pemerintahan Trump.red) mengirim beberapa saksi mata yang mengatakan mereka tidak dapat memberi pandangan (tentang penyelidikan itu.red),” ujar Senator Partai Demokrat dari negara bagian Virginia Tim Kaine kepada VOA. “Mereka tidak punya informasi tentang paakah presidan akan pernah mewujudkan tekad sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang tentang MBS (Mohammed bin Salman.red), tentang apakah presiden akan mematuhi hukum.”
Kaine menambahkan bahwa “tekad tentang MBS, menurut mereka (pejabat-pejabat yang datang ke Kongres.red) adalah keputusan presiden. Mereka diinstruksikan bahwa itu bukan keputusan mereka, dan mereka tidak punya informasi apakah presiden akan pernah mewujudkannya.” [em]