Sekjen PBB Antonio Guterres pada Kamis (24/2) kembali mengimbau Presiden Rusia Vladimir Putin agar menghentikan invasinya ke Ukraina dan menarik pasukannya.
“Keputusan dalam beberapa hari mendatang akan membentuk dunia kita dan berdampak langsung terhadap kehidupan jutaan demi jutaan orang,” kata Guterres kepada wartawan di markas besar PBB.
Penggunaan kekuatan oleh satu negara terhadap negara lainnya melanggar prinsip dasar PBB yang telah disetujui semua negara dalam Piagam PBB, lanjutnya.
Guterres mengatakan ofensif militer yang sekarang ini keliru.
BACA JUGA: Tentara Rusia Makin Dekati Kyiv, Presiden Ukraina Mohon Bantuan“Ini bertentangan dengan Piagam PBB. Ini tidak dapat diterima sama sekali. Tetapi ini bukannya tidak dapat diubah,” katanya. “Saya ulangi imbauan saya dari semalam kepada Presiden Putin: Hentikan operasi militer; pulangkan pasukan ke Rusia.”
Serangan militer Rusia dilaporkan hari Kamis dan Jumat bukan hanya di bagian timur Ukraina tetapi juga di kota-kota lain, termasuk ibu kota, Kyiv, serta Kharkiv, Kramatorsk, Odesa dan Mariupol. Pasukan Rusia telah merebut pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Pada tahun 1986, PLTN itu adalah lokasi bencana nuklir terburuk dunia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mencuit bahwa tindakan Rusia “merupakan deklarasi perang terhadap seluruh Eropa.”
Guterres mengatakan dunia tahu mengenai korban perang, seraya mendesak “kita memerlukan perdamaian.”
“Dengan kematian yang meningkat, kita melihat gambaran ketakutan, penderitaan dan teror di setiap sudut Ukraina,” kata pemimpin PBB itu. “Orang-orang – orang-orang biasa yang tak bersalah – selalu membayar harga tertinggi.”
Pecahan pesawat yang jatuh terlihat di Kyiv, Ukraina, Jumat, 25 Februari 2022. (Foto: AP)
Jutaan Dolar untuk Bantuan Kemanusiaan
Guterres mengumumkan bahwa PBB mengeluarkan 20 juta dolar dari dana daruratnya untuk membantu memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang kian besar di Ukraina dan sekitarnya.
“Kami memberikan bantuan kemanusiaan untuk rakyat yang membutuhkan, tanpa peduli siapa atau di mana mereka,” kata Guterres. “Perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas nomor satu.”
PBB memiliki sekitar 1.500 staf di negara itu, dan mereka “bertahan dan melakukan pengiriman.” Beberapa personel telah direlokasi demi keselamatan mereka, sementara satu kelompok inti terdiri dari staf esensial tetap bekerja di daerah-daerah di sekitar batas demarkasi.
Sebelum invasi hari Kamis, PBB membantu 1,8 juta warga rentan di kedua sisi daerah tersebut. Jumlah tersebut kemungkinan akan meningkat.
BACA JUGA: Presiden Zelenskyy: Ukraina 'Dibiarkan Sendiri' Lawan Rusia
Peringatan PBB
Sejumlah pejabat PBB mengeluarkan pernyataan peringatan pada Kamis (24/2).
Pemimpin baru UNICEF Catherine Russell menyerukan gencatan segera, seraya mengatakan meningkatnya permusuhan merupakan ancaman langsung bagi kehidupan dan kesejahteraan 7,5 juta anak-anak di Ukraina.
“Konflik delapan tahun terakhir telah menimbulkan kerusakan yang dalam dan berkepanjangan terhadap anak-anak di kedua sisi demarkasi. Anak-anak Ukraina sangat membutuhkan perdamaian sekarang,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Seseorang berjalan di sekitar reruntuhan pesawat tak dikenal yang menabrak sebuah rumah di daerah perumahan, setelah Rusia melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Ukraina, di Kyiv, Ukraina, 25 Februari 2022. (Foto: Reuters)
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield memperingatkan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pekan ini bahwa invasi dapat menyebabkan krisis pengungsi besar-besaran, mendorong sekitar 5 juta orang mengungsi dari negara itu.
“Kami telah meningkatkan operasi dan kapasitas kami di Ukraina dan negara-negara tetangga,” kata pemimpin badan pengungsi PBB Filippo Grandi.
Ukraina adalah eksportir gandum global penting, dan jika produksi serta ekspornya terhenti karena konflik, dampaknya akan dirasakan jauh di luar Ukraina, kata Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia memperingatkan.
“Interupsi arus gandum keluar dari kawasan Laut Hitam akan meningkatkan harga dan selanjutnya memicu inflasi makanan pada waktu ketersediaannya menjadi kekhawatiran di seluruh dunia menyusul kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19,” kata David Beasley.
Lera Nagormay, 10, duduk untuk berfoto di ruang kelas di sekolah di Marinka, Oblast Donetsk, Ukraina, Rabu 22 November 2017. (Foto: UNICEF)
Tindakan Dewan Keamanan PBB
Sementara itu, para diplomat mengatakan para anggota Dewan Keamanan sedang menyusun resolusi yang akan mengutuk Rusia karena menginvasi Ukraina dan mengukuhkan kembali kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan negara itu. Pemungutan suara mengenai resolusi itu diperkirakan berlangsung Jumat.
Naskah rancangan resolusi itu juga akan meminta Rusia agar menarik pasukannya dengan segera, seluruhnya dan tanpa syarat dari Ukraina.
Seorang pejabat senior AS menyatakan Rusia diperkirakan akan memveto naskah tersebut. Tetapi dukungan kuat dari para anggota lain dewan akan menggarisbawahi isolasi terhadap Moskow.
Para diplomat diperkirakan kemudian akan segera bergerak ke Majelis Umum, di mana rancangan resolusi itu dapat ditetapkan tanpa ancaman veto dan dengan dukungan moral yang kuat tetapi tidak mengikat secara hukum. [uh/ab]