Selasa (13/2) merupakan hari krusial untuk bantuan senilai 60 miliar dolar AS ke Ukraina, 14 miliar dolar AS untuk Israel dan miliaran dolar untuk negara-negara Indo-Pasifik yang menghadapi China ketika Senat AS meloloskan Rancangan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri. Presiden Joe Biden meminta Dewan Perwakilan Rakyat AS yang mayoritas anggotanya dari Partai Republik untuk mempertimbangkan RUU tersebut.
“Saya meminta Ketua DPR untuk membiarkan seluruh anggota DPR mengutarakan pendapatnya dan tidak membiarkan minoritas yang memiliki suara paling ekstrem di DPR yang bahkan menghalangi pemungutan suara untuk RUU ini," kata Presiden Joe Biden.
Ketua DPR Mike Johnson mengatakan pada Senin bahwa DPR tidak akan mengambil keputusan tersebut tanpa adanya perubahan pada sistem imigrasi AS. Perjanjian bipartisan tentatif senilai 118 miliar dolar AS yang mencakup beberapa langkah keamanan perbatasan gagal pada pekan lalu setelah mantan Presiden Donald Trump mendorong Partai Republik untuk memberikan suara menentang pengiriman lebih banyak bantuan ke Ukraina.
BACA JUGA: Senat AS Setujui Paket Bantuan untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan“Katakanlah kita memberikan semua uang ini, kita sudah memberi Ukraina lebih dari 200 miliar dolar AS, dan mereka bisa membuat kesepakatan dengan Rusia dalam tiga minggu ke depan dan dengan tiba-tiba mereka tidak mau berurusan dengan kita lagi," ujar Trump.
Partai Demokrat memuji pengesahan RUU Bantuan Luar Negeri itu sebagai momen penting dalam kepemimpinan Amerika dalam krisis global, seperti disampaikan oleh pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer.
“Salah satu rancangan undang-undang paling bersejarah dan penting yang disahkan oleh Senat. Sebuah rancangan undang-undang yang sangat berdampak tidak hanya pada keamanan nasional kita, tidak hanya pada keamanan sekutu-sekutu kita, tetapi juga pada keamanan demokrasi yang kita kenal," katanya.
Para anggota Senat dari Partai Republik berbeda pendapat mengenai pengiriman lebih banyak bantuan ke Ukraina, dengan alasan bahwa dana tersebut lebih baik digunakan untuk keamanan dalam negeri, seperti disampaikan oleh Senator Partai Republik Ron Johnson.
Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell di Capitol di Washington, Senin, 12 Februari 2024. (Foto: AP)
“Apa yang kami minta adalah selama pemerintah mempunyai prioritas tinggi untuk memberikan 60 miliar dolar AS lebih kepada Ukraina, untuk membantu Ukraina mengamankan perbatasannya, kami berpikir mungkin kita dapat menggunakannya sebagai posisi tawar untuk memaksa pemerintahan (Biden) ini untuk mengamankan perbatasan kita," tutur dia.
Namun 22 anggota Partai Republik, yang dipimpin oleh pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, memberikan suara mendukung Partai Demokrat, dan mengatakan bahwa pertaruhan terhadap keamanan nasional AS terlalu tinggi untuk diabaikan.
“Negara-negara sekutu dan mitra-mitra kita berharap negara yang sangat diperlukan (AS), pemimpin dunia bebas, mempunyai tekad untuk melanjutkan (bantuan), dan musuh-musuh kita mengharapkan sebaliknya," kata Mitch McConnell.
BACA JUGA: Trump Ancam akan Dorong Rusia Serang Anggota NATO yang Mangkir BayarAS mengirimkan bantuan terakhirnya ke Ukraina pada 27 Desember. Seorang analis mengatakan kepada VOA bahwa penundaan bantuan membuat Rusia semakin berani.
“Bagi Putin, ini adalah sebuah kemenangan. Dan hal ini membuat Rusia terlihat berada di pihak yang menang. Dan hal ini membuat Ukraina terlihat seperti terjebak atau menemui jalan buntu dalam perang," kata Michael Kimmage, profesor sejarah di Universitas Katolik Amerika, kepada VOA lewat Zoom.
Para anggota DPR akan bersidang selama tiga hari minggu ini sebelum meninggalkan Washington, DC hingga awal Maret. [lt/ns]