Serangan dengan menggunakan bahan peledak terhadap demonstran anti-pemerintah di Bangkok melukai setidaknya 28 orang. Serangan terjadi sementara pihak berwenang kehakiman menyelidiki kaitan perdana menteri dengan skema penjaminan beras yang kontroversial yang diduga dicemari korupsi.
BANGKOK —
Serangan Jumat tengah hari itu mencederai demonstran yang sedang berbaris bersama pemimpin gerakan, Suthep Thaugsuban, dan merupakan rangkaian pemboman dalam beberapa hari ini terhadap kamp anti-pemerintah.
Jumat pagi, pendukung 'Kaos Merah' yang pro-pemerintah, menyerang lokasi protes, 20 kilometer dari pusat kota Bangkok.
Phil Robertson, wakil direktur Asia pada Human Rights Watch yang berbasis di New York, mengatakan tanpa dialog, kekerasan diperkirakan akan berlanjut.
"Ada risiko yang signifikan, kekerasan akan meningkat jika tidak dilakukan semacam perundingan, diskusi antara kedua pihak dan jika kedua pihak tidak menahan orang-orang dalam barisan mereka yang mungkin siap memprovokasi atau memicu kekerasan,”kata Phil Robertson.
Hari Kamis, komisi Anti-Korupsi Nasional Thailand (NACC) meluncurkan penyelidikan penuh atas peran dan pengawasan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam skema penjaminan beras bernilai miliaran dolar. Dua mantan anggota kabinet dan beberapa pejabat negara juga sedang diselidiki.
Menurut NACC, jika Yingluck didapati lalai, ia akan diminta mengundurkan dari semua tugas resmi.
Jurubicara NACC, Vicha Mahakhun, mengatakan penyelidikan terhadap perdana menteri didasarkan atas tanggungjawabnya sebagai ketua komisi kebijakan beras.
"Kami menyelidiki dugaan peran perdana menteri caretaker atas dasar dia adalah ketua komisi kebijakan beras nasional yang mengawasi skema penjaminan beras, ditambah posisinya sebagai kepala pemerintahan bahwa dia harus mengurusi administrasi setiap menteri,” kata Vicha Mahakhun.
Menurut Vicha, kasus Yingluck adalah murni kelalaian dalam hukum pidana Thailand dan penyelidikan itu diperkirakan perlu waktu dua sampai tiga bulan.
Yingluck, dalam upaya meredakan ketegangan politik, meminta dilaksanakan pemilu dini 2 Februari. Tetapi demonstran anti- pemerintah menuntutnya mundur dan menunjuk dewan yang tidak dipilih guna menegakkan reformasi.
Perdana Menteri bersikeras, pemilu akan dilaksanakan sesuai rencana, meskipun Partai Demokrat yang beroposisi, memboikot pemilu itu.
Jumat pagi, pendukung 'Kaos Merah' yang pro-pemerintah, menyerang lokasi protes, 20 kilometer dari pusat kota Bangkok.
Phil Robertson, wakil direktur Asia pada Human Rights Watch yang berbasis di New York, mengatakan tanpa dialog, kekerasan diperkirakan akan berlanjut.
"Ada risiko yang signifikan, kekerasan akan meningkat jika tidak dilakukan semacam perundingan, diskusi antara kedua pihak dan jika kedua pihak tidak menahan orang-orang dalam barisan mereka yang mungkin siap memprovokasi atau memicu kekerasan,”kata Phil Robertson.
Hari Kamis, komisi Anti-Korupsi Nasional Thailand (NACC) meluncurkan penyelidikan penuh atas peran dan pengawasan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dalam skema penjaminan beras bernilai miliaran dolar. Dua mantan anggota kabinet dan beberapa pejabat negara juga sedang diselidiki.
Menurut NACC, jika Yingluck didapati lalai, ia akan diminta mengundurkan dari semua tugas resmi.
Jurubicara NACC, Vicha Mahakhun, mengatakan penyelidikan terhadap perdana menteri didasarkan atas tanggungjawabnya sebagai ketua komisi kebijakan beras.
"Kami menyelidiki dugaan peran perdana menteri caretaker atas dasar dia adalah ketua komisi kebijakan beras nasional yang mengawasi skema penjaminan beras, ditambah posisinya sebagai kepala pemerintahan bahwa dia harus mengurusi administrasi setiap menteri,” kata Vicha Mahakhun.
Menurut Vicha, kasus Yingluck adalah murni kelalaian dalam hukum pidana Thailand dan penyelidikan itu diperkirakan perlu waktu dua sampai tiga bulan.
Yingluck, dalam upaya meredakan ketegangan politik, meminta dilaksanakan pemilu dini 2 Februari. Tetapi demonstran anti- pemerintah menuntutnya mundur dan menunjuk dewan yang tidak dipilih guna menegakkan reformasi.
Perdana Menteri bersikeras, pemilu akan dilaksanakan sesuai rencana, meskipun Partai Demokrat yang beroposisi, memboikot pemilu itu.