Komisi Intelijen DPR AS akan melakukan sidang dengar keterangan terbuka untuk umum pekan ini terkait penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump. Fraksi Demokrat mengatakan, presiden menyalahgunakan kekuasaan dengan menahan bantuan militer ke Ukraina untuk mencari borok saingan politiknya. Fraksi Republik bersikeras mengatakan, Trump tidak melakukan kekeliruan yang pantas untuk dimakzulkan.
Penyelidikan pemakzulan mengalami perubahan mulai pekan ini. Sidang dengar keterangan yang tadinya dilangsungkan secara tertutup kini terbuka untuk umum, dengan sidang pertamanya berlangsung Rabu (13/11).
Menanggapi perubahan ini, Presiden Trump mengatakan, “Saya tidak perduli apakah ini dilangsungkan terbuka untuk umum. Ini memang seharusnya terbuka. Belum pernah ada presiden setransparan seperti ini. Ini benar-benar penyelidikan mengada-ada pada tingkat yang tertinggi, dan ini sangat buruk bagi negara. Belum pernah dalam sejarah seseorang mengalami kejadian seperti ini. Ini mengada-ada, dan seharusnya tidak terjadi lagi pada presiden yang lain. Terima kasih.”
BACA JUGA: Trump Sebut Sidang Dengar Pendapat Pemakzulan 'Memalukan'Perubahan ini dilakukan beberapa pekan setelah fraksi Republik menuding fraksi Demokrat melakukan penyelidikan secara diam-diam.
Roger Marshall, seorang anggota DPR dari Partai Republik yang mewakili Kansas, mengatakan, "Kami muak dan bosan dengan hal ini. Kita berada di sana, saling teriak terhadap satu sama lain. Kalau saja ini terbuka dan transparan, masyarakat Amerika dapat menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi. Itu lah yang kami inginkan. Kami ingin ini transparan.”
Fraksi Republik terus menerus membela presiden, bahkan termasuk mereka yang berpendapat bahwa prilakunya tidak pantas, seperti Mack Thornberry, anggota DPR dari Texas.
Your browser doesn’t support HTML5
“Memang tidak pantas bagi presiden meminta seorang pemimpin asing untuk menyelidiki saingan politiknya. Saya yakin itu tidak pantas, namun saya tidak yakin tindakan seperti itu pantas dimakzulkan,” jelas Thornberry.
Fraksi Demokrat tidak sepakat. Jackie Speier, anggota fraksi Demokrat dari California mengungkapkan, “Presiden melanggar hukum. Ia melangsungkan pembicaraan telepon dengan Presiden Ukraina dan memintanya menyelidiki saingan politiknya. Ini jelas-jelas penyogokan.”
Fokus penyelidikan pemakzulan itu adalah pembicaraan telepon antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada tanggal 25 Juli. Dalam pembicaraan itu, Trump meminta dilangsungkannya penyelidikan terhadap mantan wakil presiden Joe Biden, kerja putra Biden – Hunter Biden – di sebuah perusahaan gas alam Ukraina, dan teori yang sudah banyak dibantah bahwa Ukraina, mencampuri pemilu presiden 2016. Pada saat melangsungkan pembicaraan telepon itu, Trump menahan bantuan militer AS sebesar 391 juta dolar bagi Kiev. [ab/lt]