AS tidak ikut campur dalam sengketa antara Jepang dan Tiongkok atas kepulauan di Laut Cina Timur, namun sikapnya memicu kemarahan Beijing.
Pemerintahan Obama mengatakan Amerika tidak mengambil "sikap tentang siapa yang berdaulat" atas kepulauan yang dikuasai Jepang, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di Tiongkok. Perairan di sekitarnya kaya akan ikan, serta cadangan minyak dan mineral.
Namun, Amerika telah berulang kali mendesak kedua negara itu untuk menghindari insiden yang bisa memperkeruh perselisihan itu, dan memulai perundingan untuk mengatasinya.
Jepang menduduki kepulauan kecil itu tahun 1895 sampai akhir Perang Dunia II, dan kemudian diambil alih Amerika. Amerika mengembalikan kepulauan itu kepada Jepang pada tahun 1972, menuai protes dari Tiongkok yang menyatakan kepulauan itu sebagai wilayah Tiongkok setahun sebelumnya.
Sengketa ini memanas lagi bulan lalu, ketika orang-orang Tiongkok dan Jepang tiba di pulau-pulau itu untuk menegaskan klaim negara mereka masing-masing. Para pejabat Amerika menanggapi dengan mendesak Jepang dan Tiongkok untuk mengatasi sengketa itu secara damai.
Guru besar Naval War College Toshi Yoshihara mengatakan posisi Amerika dirumitkan dengan piagam perjanjian tahun 1960 yang menjanjikan militer Amerika apabila wilayah yang dikuasai Jepang diserang.
Para pejabat Amerika mengatakan, mereka menganggap kepulauan yang disengketakan itu sebagai bagian dari wilayah yang tercakup oleh perjanjian pertahanan itu. Tetapi, mereka menolak menguraikan keadaan apa yang akan memicu intervensi militer Amerika.
Yoshihara mengatakan Amerika tidak ingin mengatakan apa pun yang bisa mendorong Jepang untuk menghadapi konfrontasi dengan Tiongkok. Namun, ia mengatakan pendekatan Amerika juga membuat sebagian pembuat kebijakan Jepang tidak nyaman.
"'Sebagian orang Jepang ragu dengan jaminan Amerika tentang kepulauan itu dan menghendaki penjelasan lebih lanjut," katanya.
Upaya Amerika untuk meyakinkan Jepang tentang perjanjian itu telah memicu kemarahan Tiongkok. Pekan ini, ketika Menteri Luar Negeri Hillary Clinton melakukan perjalanan di Asia, media pemerintah Tiongkok menuduh Amerika menjalankan kebijakan "berbahaya" dan "bertentangan" tentang kepulauan itu karena Amerika mengakui penguasaan Jepang atas kepulauan itu dan menyebut kepulauan itu dengan nama Jepang.
Komplikasi lain mengenai posisi Amerika muncul dari Perjanjian Status Pasukan tahun 1972 di mana Jepang mengizinkan militer Amerika menggunakan dua pulau yang disengketakan itu sebagai tempat latihan penembakan untuk masa "tak terbatas".
Namun, Amerika telah berulang kali mendesak kedua negara itu untuk menghindari insiden yang bisa memperkeruh perselisihan itu, dan memulai perundingan untuk mengatasinya.
Jepang menduduki kepulauan kecil itu tahun 1895 sampai akhir Perang Dunia II, dan kemudian diambil alih Amerika. Amerika mengembalikan kepulauan itu kepada Jepang pada tahun 1972, menuai protes dari Tiongkok yang menyatakan kepulauan itu sebagai wilayah Tiongkok setahun sebelumnya.
Sengketa ini memanas lagi bulan lalu, ketika orang-orang Tiongkok dan Jepang tiba di pulau-pulau itu untuk menegaskan klaim negara mereka masing-masing. Para pejabat Amerika menanggapi dengan mendesak Jepang dan Tiongkok untuk mengatasi sengketa itu secara damai.
Guru besar Naval War College Toshi Yoshihara mengatakan posisi Amerika dirumitkan dengan piagam perjanjian tahun 1960 yang menjanjikan militer Amerika apabila wilayah yang dikuasai Jepang diserang.
Para pejabat Amerika mengatakan, mereka menganggap kepulauan yang disengketakan itu sebagai bagian dari wilayah yang tercakup oleh perjanjian pertahanan itu. Tetapi, mereka menolak menguraikan keadaan apa yang akan memicu intervensi militer Amerika.
Yoshihara mengatakan Amerika tidak ingin mengatakan apa pun yang bisa mendorong Jepang untuk menghadapi konfrontasi dengan Tiongkok. Namun, ia mengatakan pendekatan Amerika juga membuat sebagian pembuat kebijakan Jepang tidak nyaman.
"'Sebagian orang Jepang ragu dengan jaminan Amerika tentang kepulauan itu dan menghendaki penjelasan lebih lanjut," katanya.
Upaya Amerika untuk meyakinkan Jepang tentang perjanjian itu telah memicu kemarahan Tiongkok. Pekan ini, ketika Menteri Luar Negeri Hillary Clinton melakukan perjalanan di Asia, media pemerintah Tiongkok menuduh Amerika menjalankan kebijakan "berbahaya" dan "bertentangan" tentang kepulauan itu karena Amerika mengakui penguasaan Jepang atas kepulauan itu dan menyebut kepulauan itu dengan nama Jepang.
Komplikasi lain mengenai posisi Amerika muncul dari Perjanjian Status Pasukan tahun 1972 di mana Jepang mengizinkan militer Amerika menggunakan dua pulau yang disengketakan itu sebagai tempat latihan penembakan untuk masa "tak terbatas".