Sikap Politik Luar Negeri Tiongkok dalam Misi-misi PBB Berubah

  • Ivan Broadhead

Kontingen polisi Tiongkok yang dikirim untuk melakukan misi penjaga perdamaian PBB di Haiti ini merupakan komitmen tegas Tiongkok untuk tidak ikut campur tangan dalam masalah-masalah di luar batas negaranya. Namun, sikap netral ini tidak bisa dipertahanka

Karena semakin menjadi kekuatan global, Tiongkok tidak bisa lagi mempertahankan sikap netral dalam menjalankan politik luar negerinya di misi-misi PBB.

Tiongkok bergabung dengan PBB tahun 1971, tetapi sebelum tahun1990 Tiongkok sudah menjalankan tugas penjaga perdamaian yang pertama di bawah panji-panji PBB, mengirim sekelompok pengamat ke Timur Tengah. Sejak itu, Tiongkok merupakan penyumbang tetap bagi misi penjaga perdamaian PBB, ujar Courtney Richardson, peneliti pada Lembaga Belfer untuk Sains dan Masalah Internasional pada Universitas Harvard.

Ia mengatakan, “Tiongkok mengalami pertumbuhan dramatis dalam hal tingkat pengiriman pasukan, khususnya ketika kita menyadari lingkungan internasional yang dihadapi Tiongkok, yang terus menerus diminta untuk berbuat lebih banyak sebagai negara berkembang, namun tidak mendorong adanya persepsi peningkatan kekuatan militer.”

Dalam 20 tahun terakhir, lebih dari 20.000 tentara dan polisi Tiongkok mengenakan topi baret biru yang sinonim dengan penjaga perdamaian PBB. Sekarang, sekitar 2.000 warga Tiongkok bertugas dalam dinas militer PBB; jumlah personil yang lebih besar daripada yang dikirim anggota tetap Dewan Keamanan PBB manapun.

Menegaskan komitmennya atas prinsip tidak campur tangan, Tiongkok tidak pernah mengirim pasukan tempur, bahkan di tengah bencana kemanusiaan seperti di Darfur. Sebaliknya, Tiongkok menyediakan teknisi, staf medis, dan polisi, membantu pembangunan kemampuan di negara-negara yang jauh seperti Timor Timur dan Sahara Barat.

Namun, dalam kerusuhan baru-baru ini di Libya, kebijakan yang telah lama dianut ini berubah. Tiongkok bersama 14 negara anggota Dewan Keamanan lainnya mendukung aksi militer sepihak sebagai tanggapan atas perlakuan Khadafi terhadap rakyat Libya.

Richardson mengatakan, “Bagi Tiongkok, ini dipandang sebagai langkah yang sangat penting. Jika kita mendukung aksi militer sepihak, ini tentu saja bertentangan dengan kebijakan politik tidak campur tangan, tidak menyerang.”

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon memulai masa jabatan lima tahun kedua pada 1 Januari lalu. Merayakan peristiwa itu, ia mengatakan kepada Kantor Berita Tiongkok Xinhua, ia berharap Tiongkok memainkan peran “sangat penting” dalam perdamaian dan pembangunan global dalam masa mendatang.

Mulai dari Semenanjung Korea yang berbatasan dengan Tiongkok, sampai ke ladang-ladang minyak Sudan, Tiongkok mungkin tidak punya banyak pilihan kecuali menerima tanggung jawab dalam cara yang semakin berpihak, walaupun terus berusaha menjadi pemain netral dalam pandangan setiap negara di dunia.