Utusan Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman memperingatkan penguasa Islamis baru Suriah bahwa penunjukan jihadis asing ke posisi militer senior merupakan ancaman keamanan dan berdampak buruk pada citra mereka saat berusaha menjalin hubungan dengan negara asing, kata dua sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Peringatan dari Amerika Serikat adalah bagian dari upaya Barat untuk mendorong para pemimpin baru Suriah mempertimbangkan kembali langkah tersebut. Hal itu disampaikan dalam pertemuan antara utusan Amerika Daniel Rubinstein dan penguasa de facto Suriah Ahmed al-Sharaa pada Rabu di istana presiden yang menghadap ke Damaskus, kata seorang pejabat Amerika.
"Pengangkatan ini tidak akan membantu reputasi mereka di Amerika Serikat," kata pejabat tersebut.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot dan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, juga membahas masalah perekrutan kombatan asing menjadi tentara dalam pertemuan mereka dengan Sharaa pada 3 Januari, kata seorang pejabat yang mengetahui pembicaraan tersebut.
Hayat Tahrir al-Sham (HTS) memeriksa keamanan untuk mencari "sisa" pasukan Bashar al-Assad di Wadi al-Dahab, Homs, Suriah, 2 Januari 2025. (Foto: Reuters)
Reuters melaporkan pengangkatan tersebut pada 30 Desember. Komentar dari para utusan mengenai pengangkatan tersebut belum pernah dilaporkan sebelumnya.
Kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham, menggelar serangan yang menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember. Sejak itu, Sharaa membentuk pemerintahan baru dan membubarkan tentara era Assad. Kini, mereka berusaha menyusun kembali angkatan bersenjata.
Akhir tahun lalu, mereka mengangkat hampir 50 orang, termasuk sedikitnya enam kombatan asing, di antaranya warga negara Uighur China dan Asia Tengah, seorang warga negara Turki, seorang warga negara Mesir, dan seorang warga negara Yordania, lapor Reuters pada saat itu.
Tiga orang diberi pangkat brigadir jenderal dan setidaknya tiga orang lainnya berpangkat kolonel, kata sumber militer Suriah.
HTS dan kelompok sekutunya memiliki ratusan pejuang asing dalam jajaran mereka yang datang ke Suriah selama 13 tahun perang saudara di negara itu, banyak di antaranya adalah pengikut interpretasi garis keras Islam.
BACA JUGA: Pakar: Rusia Lirik Libya Sebagai Landasan Baru di Afrika, Gantikan SuriahIbu kota asing umumnya memandang pejuang asing sebagai ancaman keamanan utama karena mereka khawatir beberapa dari mereka mungkin berusaha melakukan serangan di negara asal mereka setelah mendapatkan pengalaman di luar negeri.
Pejabat pemerintahan baru Suriah mengatakan bahwa pasukan asing telah berkorban untuk membantu menggulingkan Assad dan akan diberi tempat di Suriah, serta menambahkan bahwa mereka dapat diberikan kewarganegaraan.
Kementerian pertahanan Suriah tidak menanggapi permintaan komentar. Kementerian luar negeri Jerman tidak berkomentar.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa Washington sedang menjalin dialog berkelanjutan dengan otoritas sementara di Damaskus.
Selama perang, beberapa pasukan asing di Suriah membentuk kelompok bersenjata mereka sendiri, sementara yang lain bergabung dengan kelompok mapan seperti ISIS, kelompok garis keras yang mengamuk di Irak dan Suriah sebelum dipukul mundur.
Hayat Tahrir al-Sham (HTS) memeriksa keamanan untuk mencari "sisa" pasukan Bashar al-Assad di Wadi al-Dahab, Homs, Suriah, 2 Januari 2025. (Foto: Reuters)
Kelompok jihadis asing lainnya bergabung dengan HTS, yang menyangkal hubungan sebelumnya dengan al-Qaeda dan ISIS, dan bertempur melawan mereka sebelum melancarkan serangan kilat yang menggulingkan Assad.
Negara-negara Teluk, Amerika Serikat, Eropa, dan Arab terlibat dengan pemerintahan baru untuk mendorong transisi politik yang inklusif dan juga untuk mencari kerja sama dalam penanggulangan terorisme serta membatasi pengaruh Iran di kawasan tersebut.
Namun, mereka tetap waspada terhadap bagaimana para pemberontak yang berubah menjadi penguasa akan mengelola negara dan memiliki kekhawatiran tentang bagaimana mereka akan menyatukan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang arah yang harus diambil Suriah yang baru.
Pejabat Amerika dan sumber Barat mengatakan bahwa Damaskus menjelaskan pengangkatan para pejuang asing tersebut dengan alasan bahwa mereka tidak bisa dipulangkan begitu saja atau dikirim ke luar negeri, di mana mereka mungkin menghadapi penganiayaan, dan lebih baik mereka tetap tinggal di Suriah.
Ahmed al-Sharaa (Abu Mohammed al-Jolani), pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), berbicara di Masjid Umayyah, Damaskus, 8 Desember 2024. (Foto: AFP)
Pejabat Amerika tersebut mengatakan bahwa pihak berwenang juga menjelaskan bahwa orang-orang ini telah membantu menggulingkan Assad dari Suriah dan beberapa dari mereka telah berada di negara tersebut selama lebih dari 10 tahun, sehingga mereka telah menjadi bagian dari masyarakat.
Para diplomat mengatakan bahwa Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Arab, terutama Mesir dan Yordania, menentang pengangkatan tersebut karena mereka menduga langkah itu dapat mengirimkan sinyal positif bagi para jihadis transnasional.
Mereka yang ditunjuk untuk jabatan brigadir jenderal termasuk warga negara Yordania Abdul Rahman Hussein al-Khatib dan militan Uighur Abdulaziz Dawood Khudaberdi, yang juga dikenal sebagai Zahid.
Zahid memimpin pasukan Partai Islam Turkistan di Suriah, yang berusaha mendirikan negara merdeka di beberapa wilayah China dan yang telah ditetapkan oleh Beijing sebagai kelompok teroris.
BACA JUGA: Pemimpin De Facto Suriah Tidak Tertarik pada Konflik Baru Meski Israel MenyerangMilitan asal Mesir, Alaa Mohamed Abdelbaqy, juga ditunjuk sebagai pejabat. Dia melarikan diri dari Mesir pada 2013 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup secara in absentia pada 2016 atas tuduhan terorisme.
Menurut sumber keamanan Mesir, Alaa Mohamed Abdelbaqy memimpin Front Al Nusra yang terkait dengan al-Qaeda di Mesir dan menjadi penghubung utama antara kelompok tersebut dan kelompok-kelompok terkait al-Qaeda lainnya.
Para diplomat dan analis yang fokus pada Suriah mengatakan para penguasa baru negara tersebut menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kepentingan dan tuntutan dari berbagai faksi, termasuk pihak asing, dengan tekanan dari kekuatan Barat dan Arab yang dukungannya dibutuhkan untuk membangun kembali negara itu. [ah/ft]