Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebutkan hanya 36,8 persen kelompok elite yang menilai kinerja pemerintah pusat baik atau sangat baik dalam menangani wabah virus corona.
Sebanyak 28 persen lainnya menilai biasa saja dan 34,9 persen menilai buruk atau sangat buruk. Survei itu melibatkan 304 orang yang terdiri dari akademisi, redaktur media, pengamat kesehatan, organisasi profesi dan LSM di 20 kota Indonesia.
Indonesian Political Indicators (IPI) Executive Director Burhanuddin Muhtadi. (Photo: Courtesy)
Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan penilaian elite terhadap pemerintah provinsi (pemprov). Sebanyak 49,1 persen responden yang disurvei menilai penanganan pandemi Covid-19 oleh pemprov, baik atau sangat baik.
Pemprov dipandang lebih peka terhadap krisis, lebih responsif, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dan mampu berkoordinasi dengan seluruh aparat.
"Ini temuan yang menurut saya penting buat pemerintah pusat. Kalau ditanyakan sekarang, pemerintah pusat kinerjanya di bawah pemerintah provinsi menurut elite," jelas Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring pada Kamis (20/8/2020).
Kinerja pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan survei Indikator Politik Indonesia. (Foto: Courtesy)
Burhanuddin menambahkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai memiliki sikap kepemimpinan yang lebih baik dibanding sejumlah gubernur dari provinsi lain dalam menangani Covid-19 yang disebabkan virus corona. Namun di antara tiga tokoh ini tidak ada yang menonjol dan bahkan cenderung imbang.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia. (Foto: Courtesy)
"Tapi selisih skor antara tiga nama ini tidak siqnifikan (baca:tidak sampai tiga persen), tetapi dibanding pemimpin daerah lainnya itu lebih baik," tambah Burhanuddin.
Survei itu juga mendapati sebanyak 62,8 persen narasumber menilai kebijakan terkait penanganan virus corona sebaiknya dikeluarkan oleh pemda, bukan pemerintah pusat dan menjadikan daerah hanya sebagai pelaksana. Kendati demikian, 55 persen responden menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah sudah sejalan dengan pemerintah pusat.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Kacung Marijan mengapresiasi survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Dengan survei ini, kata dia, masyarakat dapat melihat kualitas kepemimpinan dari elite nasional maupun elite daerah.
Di samping itu, pandemi virus corona juga dapat menjadi ujian bagi para pemimpin untuk membuktikan kinerja mereka dalam menangani wabah virus corona sehingga dapat menjadi modal ketika ingin maju pada pemilihan presiden 2024. Menurutnya, kepala daerah dan menteri yang bersentuhan langsung dengan penanganan virus corona akan memiliki modal yang besar pada pemilu 2024.
Sejumlah pekerja mengenakan masker sambil membatik di tengah pandemi virus corona (Covid-19) di Jakarta, 1 Juli 2020. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)
"Ini akan kelihatan, kualitas leadership test-nya ya sekarang ini. Kalau pemimpin mengatasi biasa-biasa ya berat. Termasuk yang akan kita lihat di Amerika, seberapa jauh Trump memperoleh kepercayaan dari publik," jelas Kacung Marijan.
Kacung menambahkan para pemimpin setidaknya memiliki dua tantangan dalam menghadapi pandemi virus corona yaitu kesehatan dan ekonomi. Karena itu, perlu keselarasan dua hal tersebut dalam penanganan virus corona.
Epidemiologi FKM Universitas Indonesia Pandu Riono dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Sasmito Madrim)
Sementara itu, Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan penanganan pandemi virus corona yang dilakukan pemerintah pusat. Menurutnya, dalam situasi darurat, presiden dengan menterinya turun langsung memimpin penanganan virus corona agar lebih efektif. Bukan seperti saat ini dengan membentuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan tidak dipimpin oleh Kementerian Kesehatan.
"Ini respons tidak bisa ditunggu, butuh kepemimpinan, tanggung jawab, kecepatan kecepatan pengambilan keputusan, butuh sistem pemerintahan yang optimal yang secara undang-undang dijalankan kementerian dan presiden yang bertanggung jawab," jelas Pandu Riono.
Pandu juga mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan situasi darurat. Semisal pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang harus seizin Kementerian Kesehatan. Akibatnya penanganan virus corona di berbagai daerah tidak bisa berjalan secara cepat. [sm/ft]