Survei SMRC: 46 Persen Warga Mau Divaksin

Seorang nakes memberikan suntikan vaksinasi COVID-19 produksi AstraZeneca dalam program vaksinasi massal di Denpasar, Bali, 22 Maret 2021. (AP Photo/Firdia Lisnawati)

Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan hanya 46 persen warga yang menyatakan akan menjalani vaksinasi COVID-19.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan hasil survei terbaru menunjukkan jumlah warga yang menyatakan akan melakukan vaksinasi COVID-19 masih 46 persen. Sebanyak 29 persen warga menyatakan tidak mau divaksinasi dan 23 persen lainnya masih ragu.

Padahal, kata Deni, butuh 70 persen warga yang memiliki kekebalan tubuh terhadap virus corona untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara efektif.

"Saya kira ini jadi perhatian kita bersama kalau kita kaitkan target 70 persen penduduk. Proporsi ini tentu masih kurang dari target yang dicanangkan pemerintah," jelas Deni Irvani dalam konferensi pers daring, Selasa (23/3/2021).

Survei tersebut dilakukan pada 28 Februari hingga 8 Maret 2021 dengan melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,07 persen.

Your browser doesn’t support HTML5

Survei SMRC: 46 Persen Warga Mau Divaksin

Deni menambahkan terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap vaksinasi COVID-19. Antara lain keyakinan tentang keamanan vaksin, adanya kampanye menolak vaksin, dan ketakutan penularan COVID-19.

Grafik survei kesediaan vaksinasi. (Gambar: SMRC)

Dari sisi wilayah, persentase warga yang menolak vaksin terbanyak berasal dari DKI Jakarta (33 persen), disusul Jawa Timur (32 persen), dan Banten (31 persen). Menurutnya, persentase tersebut sejalan dengan persepsi warga tentang keamanan vaksin. Di DKI Jakarta, contohnya, persentase warga yang tidak percaya bahwa vaksin dari pemerintah aman mencapai 31 persen.

“Ini temuan yang mengkhawatirkan, mengingat DKI adalah daerah yang yang memiliki tingkat penyebaran COVID-19 tertinggi di Indonesia,” tambah Deni Irwan.

Di sisi lain, survei ini juga menemukan sebagian besar warga tidak taat menjalankan protokol kesehatan meskipun pandemi telah berlangsung dalam satu tahun terakhir. Itu tercermin dari 32 persen warga yang masih berkerumun setiap hari, 20 persen warga jarang menggunakan masker, dan 13 persen warga tidak pernah mencuci tangan dengan sabun. Perilaku warga dalam menjalankan protokol kesehatan ini tidak banyak berubah dalam lima bulan terakhir.

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo. (Foto: VOA)

Pakar Kesehatan Masyarakat dan Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengkhawatirkan jumlah warga yang tidak mau atau ragu divaksin. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan persuasi terhadap warga yang menolak vaksin agar mencapai target 70 persen penduduk untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity).

"Peranan dari tokoh agama, patron-patron ini sangat penting di dalam mengubah tujuan tadi dari yang tidak mau dan ragu-ragu," jelas Windhu.

Windu juga mengkhawatirkan pengabaian masyarakat terhadap protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Kondisi ini berpotensi membuat warga tertular varian baru virus corona yang telah menyebar di sejumlah negara. Ditambah lagi target 70 persen penduduk yang divaksinasi masih belum terpenuhi.

Presiden Jokowi meninjau vaksinasi massal di Puri Saren Agung, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa, 16 Maret 2021. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Windu juga menyoroti kecepatan penyuntikan vaksin COVID-19 secara nasional yang masih lambat, yakni sekitar 135 ribu per hari dari target 1 juta penyuntikan per hari. Menurutnya, lambatnya penyuntikan ini dapat berdampak pada tidak maksimalnya kekebalan komunitas yang mensyaratkan 70 persen penduduk yang sudah divaksin.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi. (Foto: VOA)

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah meyakini target vaksinasi terhadap 181 juta warga hingga akhir 2021 dapat terpenuhi. Menurutnya, jumlah warga yang telah divaksinasi telah mencapai 7,5 juta orang dan saat ini terdapat cadangan 20 juta vaksin. Sementara sebagian besar lainnya akan diperoleh pemerintah pada semester kedua tahun 2021.

"Jadi tidak ada keraguan untuk pemenuhan vaksin. Tapi memang kita harus bersabar karena sebagian besar vaksin datangnya pada periode semester kedua," jelas Nadia menjawab pertanyaan VOA, Selasa (23/3/2021).

Nadia menjelaskan hasil survei tentang warga yang tidak mau atau ragu untuk divaksinasi tidak jauh berbeda dengan data Kementerian Kesehatan. Menurutnya, pemerintah akan terus melakukan edukasi terhadap mereka agar bersedia divaksinasi demi mencapai kekebalan komunitas. [sm/ab]