Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan sebanyak 53,5 persen responden tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan calon presiden harus orang Jawa. Meskipun demografi responden mayoritas merupakan suku Jawa , yaitu 44,4 persen, disusul Sunda 13,3 persen, dan Melayu 5,2 persen.
Sedangkan responden yang setuju terdapat 38,3 persen, dan 8,2 persen lainnya tidak menjawab.
Pangi Syarwi Chaniago, Ceo Voxpol Center Research and Consulting. (Foto: Dok Pribadi)
"Masih besar memang, 38,3 persen mengininkan orang Jawa harus jadi presiden. Maka kalau suku kita terbesar adalah Jawa, maka kemungkinan presiden kita dari Jawa," ujar Syarwi Chaniago di Jakarta, Jumat (24/12/2022).
Syarwi menjelaskan survei Voxpol dilakukan pada 7 November 2022 dengan melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,81 persen.
Survei Voxpol juga menunjukkan mayoritas publik atau 77,6 persen sudah mengetahui penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Kendati, tidak sedikit pula yang belum mengetahui pemilu yakni 22,4 persen.
Warga menyaksikan petugas penyelenggara pemilu menunjukkan surat suara saat penghitungan suara di TPS di Jakarta, 9 April 2014. (Foto: REUTERS/Beawiharta)
Selain itu, hasil survei juga menunjukkan pemilu presiden diikuti dua pasang kandidat. Sementara 32,2 persen lainnya menginginkan diikuti lebih dari tiga pasang kandidat dengan alasan agar publik mendapatkan pilihan pemimpin alternatif dan tidak terjadi perpecahan di masyarakat.
"Dua calon presiden itu berhasil membuat keterbelahan. Buktinya keterbelahan yang kita rasakan sekarang ini," tambahnya.
Tanggapan Parpol
Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengatakan bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku dan pulau. Karena itu, sangat mungkin jika presiden Indonesia berasal dari luar suku atau pulau Jawa.
BACA JUGA: Survei SMRC: Anies Mulai Geser Prabowo"Kalau pertanyaannya mungkin tidak dari luar Jawa? Sangat mungkin. Tinggal kapan, apakah satu periode atau dua periode lagi. Tapi menurut saya, kita harus berani membuka peluang itu," tuturnya.
Ardian menjelaskan PDI Perjuangan tidak memandang asal atau suku kadernya. Karena itu, kadangkala kader dengan latar belakang yang berbeda dikerjakan di wilayah yang berbeda untuk mendewasakan masyarakat tentang keberagaman.
Sementara itu, politikus Partai Nasdem Ja'far Sidik menilai hasil survei yang menyebut 53,5 responden tidak setuju capres harus orang Jawa merupakan sebuah kemajuan demokrasi. Apalagi demokrasi responden mayoritas adalah suku Jawa.
Seorang perempuan bersepeda melewati bendera partai politik jelang Pemilu 2019 di Banda Aceh, 23 Maret 2019. (Foto: AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN)
Ja'far mengatakan, hal ini juga menjadi harapan baru bagi orang-orang di luar suku Jawa yang ingin maju sebagai calon presiden. Meskipun, lanjut Ardian, identitas ini semestinya sudah melebur sejak berdirinya NKRI yang sudah bersepakat berbahasa dan berbangsa Indonesia.
"Ini sesuatu yang menurut saya sangat maju dan bukti demokrasi kita mengalami peningkatan kualitas," ujarnya. [sm/ah]