Taliban yang berkuasa di Afghanistan, pada Kamis (12/1), mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan melonggarkan larangan pendidikan yang diberlakukan bagi perempuan. Kelompok tersebut mengatakan sedang berusaha mengatasi "langkah sementara ini."
Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas seruan aliansi negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim agar Taliban mencabut larangan pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan pekerja bantuan Afghanistan.
BACA JUGA: Australia Tolak Main Kriket Lawan AfghanistanKe-57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang berbasis di Arab Saudi, pada Rabu (11/1), mengadakan "pertemuan luar biasa" komisi eksekutif. Mereka membahas pembatasan Taliban terhadap perempuan.
Deklarasi OKI pascapertemuan menggambarkan larangan itu sebagai pelanggaran hukum Islam dan "metodologi" Nabi Muhammad. OKI mendesak Taliban mempertimbangkan kembali keputusannya melarang perempuan menempuh pendidikan dan bekerja.
Juru bicara ketua Taliban, Zabihullah Mujahid, pada Kamis (12/1), dalam tanggapannya mengatakan bahwa pemerintahnya menyambut baik pertemuan OKI dan deklarasinya. Namun dalam pernyataan yang dirilis ke media, ia mendesak masyarakat internasional “untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri” Afghanistan.
“Keprihatinan organisasi ini terhadap pendidikan perempuan bisa dipahami,” ujarnya. “Tetapi Emir Islam telah mengambil langkah sementara dan berusaha menciptakan kondisi untuk mengatasi masalah ini,” kata Mujahid. Ia tidak menjelaskan lebih detil. Ia menyebut Emir, gelar resmi pemerintahan Taliban di Kabul.
Taliban telah menerapkan pembatasan luas terhadap perempuan sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021. Mereka melarang remaja putri menempuh pendidikan di sekolah menengah dan melarang perempuan dari banyak pekerjaan. [ka/lt]