Sejumlah Isu Penting Menunggu Wapres AS di KTT ASEAN

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris sedang berada di Jakarta depan untuk bertemu dengan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (the Association Southeast Asian Nations/ASEAN) dalam sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) yang digelar Indonesia pada akhir masa jabatannya sebagai ketua dari blok beranggotakan 10 negara itu.

Harris juga akan menghadiri KTT Asia Timur yang mempertemukan ASEAN dan sekelompok negara mitra lain seperti Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Australia, India, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan.

BACA JUGA: Mengapa Biden Kunjungi Vietnam, Bukan Jakarta? 

Sebagai sebuah kelompok, ASEAN berpegang pada sejumlah prinsip seperti non-blok, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Prinsip-prinsip tersebut bisa menambah ketidakjelasan dan ketidakefektifan dalam menanggapi isu geopolitik yang akan menjadi fokus utama dalam serangkaian pertemuan, termasuk:

Pertikaian Laut China Selatan

China mengatakan pihaknya memiliki kedaulatan atas sebagian besar wilayah perairan itu dengan klaim Sembilan Garis Putus-Putusnya yang tumpang tindih dengan klaim Taiwan dan empat anggota ASEAN, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei.

Beberapa hari menjelang pelaksanaan KTT, Beijing merilis “peta standar” tahunan yang menambah garis putus-putus baru pada klaim tersebut. Klaim ini memicu kemarahan Taiwan, Malaysia, Filipina, dan India.

BACA JUGA: Ratusan Ribu Orang di Asia Tenggara Terjebak Kerja Dalam Jaringan Penipuan Online

Negosiasi seputar kode etik yang mengikat untuk rute maritim yang vital itu sudah berjalan hampir tiga dekade, dan solusinya masih samar. Awal tahun ini, Beijing dan ASEAN menyetujui sejumlah pedoman baru untuk mempercepat pembicaraan di tengah aksi militerisasi yang dilancarkan oleh para pemegang klaim. Termasuk pembangunan pulau-pulau buatan yang didominasi oleh China.

Pada bulan Agustus, Presiden Joe Biden dan pemimpin Jepang serta Korea Selatan menjanjikan tanggapan trilateral dengan suara bulat kalau terjadi krisis di kawasan. Untuk pertama kalinya, mereka juga menggarisbawahi perilaku agresif Beijing di perairan itu.

Kapal pemandu rudal milik Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat, USS Ralph Johnson (kiri) dan kapal pencegat AL Filipina, BRP Jose Rizal, berlayar di perairan bagian barat Pulau Palawan di Laut China Selatan, 4 September 2023. (Foto: Angkatan Bersenjata Filipina/AFP)

Harris diperkirakan akan mengambil langkah terkait isu tersebut. Dia akan mempertegas dukungan untuk “kebebasan maritim, resolusi damai atas sejumlah pertikaian, dan kepatuhan pada hukum internasional termasuk kebebasan navigasi," kata juru bicara Gedung Putih Karine, Jean Pierre, kepada VOA dalam konferensi pers pada Kamis.

Ketika sedang melawat di kawasan itu tahun lalu, sebagai teguran kepada Beijing, Harris singgah di Palawan, sebuah pulau di Filipina yang berjarak hanya 330 kilometer sebelah timur Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut China Selatan.

Kekerasan di Myanmar

Karena kebijakan ASEAN kerap disetir oleh keketuaan yang bergilir, kemajuan yang diharapkan makin mengecil ketika Indonesia menyerahkan kepemimpinan ke Laos. Dan dengan Myanmar yang akan mendapat giliran mengetuai ASEAN pada 2026, kelompok itu kehabisan waktu untuk mengembangkan kebijakan Myanmar yang efektif untuk menangani potensi perpecahan.

Karena kebijakan ASEAN kerap disetir oleh keketuaan yang bergilir, kemajuan yang diharapkan makin mengecil ketika Indonesia menyerahkan kepemimpinan ke Laos. Dan dengan Myanmar yang akan mendapat giliran mengetuai ASEAN pada 2026, ASEAN tidak punya banyak waktu untuk mengembangkan kebijakan Myanmar yang efektif untuk menangani potensi perpecahan.

BACA JUGA: Jokowi: Butuh Usaha Taktis dan “Extraordinary” untuk Implementasikan Lima Poin Konsensus Myanmar 

AS telah menerapkan sejumlah sanksi untuk menghambat Myanmar. Salah satunya yang terbaru adalah sanksi pada Agustus lalu yang menarget pihak-pihak yang terkait pengadaan avtur untuk militer. Harris kemungkinan besar akan mengulang pernyataan Washington yang mengutuk kudeta dan mendesak Myanmar untuk kembali ke demokrasi.

Perang di Ukraina

Secara individu, negara-negara anggota memiliki persepsi yang berbeda terhadap Rusia, yang merupakan pemasok utama persenjataan ke wilayah itu. Karena itu, sama halnya dengan kasus Myanmar dan Laut China Selatan, ASEAN memilih bungkam terhadap perang di Ukraina. Blok itu hanya mengutarakan keprihatinan atas konflik yang terjadi tanpa mengutuk Moskow.

Singapura dan Filipina, sekutu kuat AS, adalah pengkritik perang Ukraina yang paling keras. Singapura bahkan mengikuti langkah AS dengan menerapkan sanksi terhadap Rusia. Berbeda dengan Myanmar. Pemerintahan Myanmar yang diangkat militer mendukung invasi Moskow dan narasi bahwa perang tersebut adalah aksi bela diri atas ekspansi Barat.

Sebuah penanda kota "Saya Cinta Hulyaipole' tampak di dekat gedung yang hancur akibat serangan militer Rusia di Hulyaipole, wilayah Zaporizhzhia, Ukraina, 3 September 2023. (Foto: Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Vietnam, Kamboja dan Laos punya ikatan sejarah dan pertahanan yang mendalam dengan Kremlin, sedangkan Malaysia, Brunei, Indonesia dan Thailand ingin menyuarakan netralitas yang sejalan dengan tradisi nonblok kelompok itu di tengah persaingan kekuatan besar.

Mengenai pertemuannya dengan para pemimpin ASEAN di Pnom Penh tahun lalu, Biden menyerukan “perang brutal Rusia terhadap Ukraina.” Di Jakarta, Harris diperkirakan akan menggunakan kata-kata yang sama kerasnya dan memperbarui seruan untuk menangani dampak global dari perang itu.

Di mana Biden?

Sebagian perhatian akan tertuju pada absennya Biden dari KTT itu dan mengirim Harris untuk mewakilinya. Staff Biden sudah menggarisbawahi “rekam jejak luar biasa” Presiden AS itu dalam menjalin hubungan dengan ASEAN. Biden menghadiri KTT di Phnom Penh tahun lalu dan secara virtual pada 2021 di tengah pandemi COVID-19. Pada Mei 2022, dia menjadi tuan rumah KTT Khusus AS-ASEAN di Washington.

Biden akan terbang ke Hanoi untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Vietnam usai pertemuan dengan para pemimpin 20 ekonomi terbesar di dunia dalam KTT G20 di New Delhi, India pada 9 September. [ft/jm/rs]