Meskipun perekonomian tanah air belum pulih akibat hantaman pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo tetap menargetkan kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024 mendatang. Menko Perkonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, untuk tingkat kemiskinan sendiri pada tahun 2022 ditargetkan bisa kembali menyentuh single digit.
“Kemiskinan Ekstrem di tahun 2024 targetnya adalah nol persen dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen. Kemudian untuk tahun ini difokuskan pada 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi dan masing-masing di lima kabupaten/kota,” ungkap Airlangga usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/11).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan salurkan BLT Desa dan kartu sembako untuk menunjang program pengentasan kemiskinan ekstrem. (Biro Setpres)
Lanjutnya, berdasarkan peta jalan strategi pengentasan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022, pemerintah akan fokus untuk menjangkau 212 kabupaten/kota yang diharapkan berdampak pada penurunan kemiskinan ekstrem di angka 3-3,5 persen. Upaya tersebut kemudian diperluas ke 514 kabupaten/kota pada 2023-2024 dengan target penurunan angka kemiskinan ekstrem sebanyak 2,3-3 persen.
Untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, pemerintah, ujar Airlangga, akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Desa sebesar Rp300 ribu selama tiga bulan, dengan jumlah sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) 694 ribu. Selain itu, pihaknya juga akan menyalurkan bansos lain berupa kartu sembako dengan nilai yang sama, yang diharapkan bisa menjangkau 1,4 juta KPM.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah melakukan kunjungan ke tujuh provinsi yang merupakan wilayah prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021. Ke tujuh provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua.
Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem Dinilai Tidak Realistis
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal menilai target pemerintah yang ingin mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tidak realistis. Faisal mengatakan sebaiknya target dan fokus pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan jangan hanya berdasarkan pada angka statistik semata, karena tidak akan menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya di lapangan.
“Soal kemiskinan ini sebetulnya kalau sampai targetnya nol persen saya rasa memang target yang luar biasa karena negara maju sekalipun itu susah untuk bisa mengentaskan sampai nol persen walaupun tingkat kemiskinannya kecil, tapi masih ada di negara maju itu. Apalagi seperti Indonesia, apalagi kemiskinan esktrem yang lebih susah,” ungkapnya kepada VOA.
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menyalurkan bantuan sosial (bansos) provinsi untuk warga Kota Banjar terdampak COVID-19 di Kantor Pos Kota Banjar, Rabu (29/4). (Courtesy: Humas Jabar)
Masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem, katanya lebih sulit untuk ditekan. Pasalnya, masyarakat ini akan kesulitan untuk menjangkau akses bansos pemerintah karena kebanyakan tinggal di wilayah terpencil, dan seringkali pemerintah daerah setempat enggan untuk menjangkau mereka. Akibatnya, banyak bansos yang tidak tepat sasaran. Maka dari itu, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tidak hanya cukup dengan diberikan bantuan berupa uang, namun pemerintah harus memberi mereka akses dan fasilitas untuk bisa memiliki penghasilan sendiri.
“Bagaimana memberdayakan masyarakat miskin biar mereka berdaya dari sisi ekonomi, punya income sehingga mereka bisa meningkat kesejahteraannya, tidak bergantung pada charity, menunggu-nunggu bansos dari pemerintah datangnya kapan. Jadi yang baik itu mereka punya kemampuan sendiri, diberikan akses supaya mereka bisa dapat income, itu yang utama,” ungkap Faisal kepada VOA.
Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan , Jakarta, Kamis (18/11) tetap menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem capai nol persen di 2024 (Biro Setpres)
Meski begitu, bansos masih diperlukan namun hanya bersifat sebagai penunjang di dalam program pengentasan kemiskinan dan membidik masyarakat yang masuk ke dalam kategori lanjut usia (lansia), anak-anak usia sekolah atau masyarakat difabel.
Ke depan, pemerintah menurutnya harus bekerja sama dengan setiap pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan masalah kemiskinan di setiap daerah akan berbeda-beda. Dengan begitu, penyelesaian masalah diharapkan akan sesuai dengan akar permasalahan dan bansos akan lebih tepat sasaran.
Struktur masyarakat miskin berdasarkan kategori Badan Pusat Statistik (BPS) katanya terdiri dari sangat miskin (ekstrem miskin), miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Menurutnya, kategori masyarakat rentan miskin dan hampir miskin akan bisa ditekan dengan pembagian bansos dari pemerintah. Namun, kategori masyarakat sangat miskin dan miskin akan sulit ditekan dengan hanya mengandalkan bansos saja.
“Jadi kalau dengan program bansos saja, saya rasa yang bisa dientaskan itu adalah yang hampir miskin dan rentan miskin, dan sebagian yang kategori miskin. Tapi yang sangat miskin atau ekstrem memang susah kalau hanya dengan program bansos saja,” pungkasnya. [gi/lt]