Parlemen India secara mendadak menangguhkan sidang hari Senin, setelah terjadi keributan di kalangan legislator yang menentang keputusan pemerintah baru-baru ini untuk mengizinkan pengusaha eceran asing masuk negara itu.
Kabinet pekan lalu menyetujui langkah yang memungkinkan perusahaan-perusahaan global untuk memiliki hingga 51 persen saham perusahaan-perusahaan multimerek di India, seperti pasar-pasar swalayan. Perusahaan-perusahaan asing juga dapat memiliki hingga 100 persen saham perusahaan eceran merek tunggal.
Para pejabat India telah menyatakan bahwa kebijakan baru itu akan menciptakan jutaan lapangan kerja, tetapi para pengecam, termasuk dari kelompok oposisi utama Partai Bharatiya Janata, mengatakan, perusahaan-perusahaan eceran kecil akan tersingkir, yang meningkatkan jumlah pengangguran.
Hari Senin, para legislator dari partai-partai oposisi dan dari dalam koalisi pimpinan Partai Kongres yang berkuasa, berdiri, melambaikan poster dan menyerukan slogan-slogan menentang kebijakan eceran baru itu, yang memaksa parlemen menangguhkan sidang hingga hari Selasa.
Menteri-menteri utama dari beberapa negara bagian berpenduduk paling padat di India, termasuk Uttar Pradesh, Tamil Nadu, dan Benggala Barat, menyatakan menentang rencana masuknya pengusaha eceran asing.