Raja Thailand Bhumibol Adulyadej (86 tahun), menerima tahta kerajaan Thailand pada 5 Mei 1950, dan merupakan raja paling lama berkuasa di dunia.
THAILAND —
Raja Thailand yang amat dihormati melakukan tampilan yang jarang hari Senin untuk menghadiri berbagai upacara ulang tahun penobatannya yang ke-64. Perayaan-perayaan tersebut diselenggarakan sementara pemerintah menolak proposal-proposal yang diajukan oleh pemimpin oposisi utama untuk mengakhiri kebuntuan politik yang sedang berlangsung di negara itu.
Raja Thailand Bhumipol Adulyadej yang berumur 86 tahun, disambut meriah oleh ribuan warga pada Hari Penobatan hari Senin (5/5), yang menjadi hari libur nasional untuk merayakan raja paling lama berkuasa di dunia itu.
Upacara di istana kerajaan Klai Kangwon di Hua Hin, Bangkok selatan itu, mengikutsertakan para politisi dan birokrat Thailand, yang dipimpin oleh PM Yingluck Shinawatra, sekaligus para penentang politiknya, termasuk mantan PM, Chuan Leekpai dari Partai Demokrat.
Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, pidato-pidato umum Raja Bhumipol selama masa perpecahan politik ini, diamati dengan seksama. Tetapi kesehatan raja amat rapuh sehingga tidak menyampaikan pidato pada hari Senin.
Kendatipun demikian, aneka upacara yang menghimpun beragam kelas politik Thailand tersebut, menandai momen persatuan yang langka di sebuah negara sangat terpecah pendapat mengenai masa depan politiknya itu.
Namun, proposal-proposal tadi ditolak baik oleh pemerintah yang bermaksud melaksanakan pemilu bulan Juli mendatang, maupun oleh kelompok-kelompok anti pemerintah yang telah mendesakkan dilakukannya reformasi politik sebelum pemilu.
Ekonom Thailand, Somphob Manarangsan mengatakan, walaupun usulan-usulan Abhisit telah ditolak, rancangan tersebut mungkin dapat dihidupkan kembali, jika kerusuhan politik meningkat dalam minggu-minggu mendatang.
"Kelompok yang menolak gagasan Abhisit adalah dari pihak pemerintah. Mungkin, apabila situasi menjadi lebih kritis dari sekarang, akan muncul kekuatan tersembunyi yang akan menjadikan situasi lebih berimbang. Saat itu, mungkin mereka akan mempertimbangkan kembali proposal semacam ini," ujar Somphob.
Thailand telah dilanda perpecahan politik antara Partai Pheu Thai yang berkuasa, pimpinan Yingluck, dan golongan-golongan anti pemerintah, yang semula marah karena berbagai proposal legislatif yang diajukannya, yang mencakup amnesti terhadap abangnya, Thaksin Shinawatra. Thaksin tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara karena korupsi.
Nasib pemerintahan PM Yingluck kini bergantung pada keputusan-keputusan mahkamah konstitusi dan komisi anti korupsi Thailand yang diharapkan keluar bulan ini, setelah dilancarkannya investigasi terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan tindak korupsi. Sebagian kelompok propemerintah menyerukan agar Partai Pheu Thai yang berkuasa, kelak, menolak vonis-vonis tersebut.
Raja Thailand Bhumipol Adulyadej yang berumur 86 tahun, disambut meriah oleh ribuan warga pada Hari Penobatan hari Senin (5/5), yang menjadi hari libur nasional untuk merayakan raja paling lama berkuasa di dunia itu.
Upacara di istana kerajaan Klai Kangwon di Hua Hin, Bangkok selatan itu, mengikutsertakan para politisi dan birokrat Thailand, yang dipimpin oleh PM Yingluck Shinawatra, sekaligus para penentang politiknya, termasuk mantan PM, Chuan Leekpai dari Partai Demokrat.
Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, pidato-pidato umum Raja Bhumipol selama masa perpecahan politik ini, diamati dengan seksama. Tetapi kesehatan raja amat rapuh sehingga tidak menyampaikan pidato pada hari Senin.
Kendatipun demikian, aneka upacara yang menghimpun beragam kelas politik Thailand tersebut, menandai momen persatuan yang langka di sebuah negara sangat terpecah pendapat mengenai masa depan politiknya itu.
PM Thailand Yingluck Shinawatra (atas tengah) bergabung dengan warga yang membawa lilin untuk memberikan selamat dalam perayaan 64 Tahun Raja Bhumibol Adulyadej bertahta, di Bangkok, Senin (5/5).
Dalam upaya menerobos kebuntuan, hari Sabtu, pemimpin oposisi Abhisit Vejjajiva membentangkan berbagai rancangan, menyerukan agar PM Yingluck menyingkir, dan membiarkan senat menunjuk perdana menteri interim, dan membentuk sebuah dewan reformasi menjelang pemilu kemudiannya tahun ini.Namun, proposal-proposal tadi ditolak baik oleh pemerintah yang bermaksud melaksanakan pemilu bulan Juli mendatang, maupun oleh kelompok-kelompok anti pemerintah yang telah mendesakkan dilakukannya reformasi politik sebelum pemilu.
Ekonom Thailand, Somphob Manarangsan mengatakan, walaupun usulan-usulan Abhisit telah ditolak, rancangan tersebut mungkin dapat dihidupkan kembali, jika kerusuhan politik meningkat dalam minggu-minggu mendatang.
"Kelompok yang menolak gagasan Abhisit adalah dari pihak pemerintah. Mungkin, apabila situasi menjadi lebih kritis dari sekarang, akan muncul kekuatan tersembunyi yang akan menjadikan situasi lebih berimbang. Saat itu, mungkin mereka akan mempertimbangkan kembali proposal semacam ini," ujar Somphob.
Thailand telah dilanda perpecahan politik antara Partai Pheu Thai yang berkuasa, pimpinan Yingluck, dan golongan-golongan anti pemerintah, yang semula marah karena berbagai proposal legislatif yang diajukannya, yang mencakup amnesti terhadap abangnya, Thaksin Shinawatra. Thaksin tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara karena korupsi.
Nasib pemerintahan PM Yingluck kini bergantung pada keputusan-keputusan mahkamah konstitusi dan komisi anti korupsi Thailand yang diharapkan keluar bulan ini, setelah dilancarkannya investigasi terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan tindak korupsi. Sebagian kelompok propemerintah menyerukan agar Partai Pheu Thai yang berkuasa, kelak, menolak vonis-vonis tersebut.