Pemerintah Thailand telah memutuskan untuk menunda pembelian dua kapal selam dari China. Keputusan itu diambil pemerintah dengan membatalkan permohonan ke parlemen untuk menyertakan dana bagi uang muka transaksi itu dalam anggaran tahun fiskal 2021.
Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengumumkan, Senin (31/8), Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, yang saat ini juga menjabat sebagai menteri pertahanan, telah memberitahu angkatan laut negara itu mengenai pembatalan transaksi senilai $ 723 juta tersebut.
Anucha mengatakan, pembelian itu ditunda hingga tahun fiskal 2022. Ia juga mengungkapkan, pemerintah telah membatalkan permohonan dana $ 103 juta untuk uang muka transaksi itu.
Pembelian kapal selam menjadi isu politik hangat di Thailand. Banyak pihak menyatakan, pembelian itu tidak bisa dibenarkan sewaktu negara itu menanggung beban ekonomi besar akibat wabah virus corona. Isu itu juga menimbulkan perpecahan di pemerintahan koalisi yang berkuasa, di mana sebuah partai yang menjadi mitra utama menentang penyertaan uang muka transaksi tersebut dalam anggaran.
Anucha mengatakan, keputusan pemerintah menunjukkan bahwa perdana menteri memahami kekhawatiran rakyat Thailand. Ia mengatakan, dana yang tersedia sebaiknya digunakan untuk tujuan lain, seperti pengadaan program bantuan bagi mereka yang terdampak wabah virus corona,
Sebuah laporan di surat kabar Bangkok Post versi online, mengatakan, Beijing telah sepakat dengan penundaan tersebut.
Penundaan pembelian dilakukan untuk meringankan tekanan terhadap pemerintah menyusul maraknya protes yang menuntut pengunduran diri pemerintahan Prayuth. Rencana pembelian perangkat militer mahal yang manfaatnya masih diperdebatkan banyak orang itu dianggap para penentang pemerintah sebagai contoh betapa tidak pedulinya pemerintah terhadap kepentingan rakyat.
Thailand sebetulnya akan menerima kapal selama modern pertamanya dari China pada 2023. Namun, pembelian kapal selam itu didanai anggaran tahun 2017. [ab/uh]