Suara sumbang di masyarakat muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 2022-2027. Ini dikarenakan Juri Ardiantoro, ketua tim seleksi saat ini, juga menjabat sebagai Deputi IV Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Ia juga pernah menjadi Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 menyampaikan seruan agar ketua tim seleksi menjaga netralitas, mengedepankan independensi dan menghindari adanya konflik kepentingan.
Namun dalam sebuah diskusi yang digelar Bawaslu di Jakarta, Jumat (29/10), anggota Bawaslu Periode 2016-2021 Ratna Dewi Pettalolo menepis keraguan tersebut. Dia meyakini Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan netral dan profesional.
Ratna menegaskan semua pihak dapat berperan mengawal dan mengawasi kinerja tim seleksi karena semua tahapan dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu untuk periode 2022-2027 berlangsung secara terbuka.
"Saya kira tim seleksi punya niat baik. Saya tidak tahu pada periode sebelumnya tapi di periode seleksi tahun ini, tim seleksi itu meminta masukan dari penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, kebutuhan lembaga KPU dan Bawaslu ini apa sebenarnya untuk Pemilu 2024,” ujarnya.
Ditambahkannya kewenangan menentukan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 berada di tangan KPU. Saat ini berkembang dua wacana: KPU periode sekarang mengusulkan Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari sedangkan Kementerian Dalam Negeri meminta pada 15 Mei.
Sampai saat ini belum ada keputusan tentang hal tersebut.
BACA JUGA: Pemerintah Mulai Proses Pembentukan Tim Seleksi KPU-BawasluDosen Fakultas Hukum Universitas Trisaksi Dr. Radian Syam percaya Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 akan bekerja dengan baik. Menurutnya Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro selama ini sangat berpengalaman mengenai pemilihan umum di Indonesia, mengingat pernah menjadi anggota KPU Pusat dan KPU Daerah; juga pemantau independen untuk pemilihan umum. Ia yakin tim seleksi akan memilih calon-calon terbaik untuk menjadi anggta KPU dan Bawaslu untuk periode 2022-2027.
"Karena pasti pemerintah tidak ingin 2024 nantinya itu menjadi sesuatu hiruk pikuk yang tidak jelas. Presiden dalam hal ini memiliki keinginan politik yang bagus untuk menjaga demokrasi di Indonesia," ujar Radian.
Peneliti dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Erik Kurniawan juga meminta masyarakat tidak menghabiskan waktu untuk terus berprasanga buruk terhadap tim seleksi yang baru memulai kerjanya pertengahan bulan ini.
Selain Juri Ardiantoro sebagai ketua, sepuluh anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu 2022 -2027 adalah Wakil Ketua Tim Seleksi Chandra N. Hamzah (mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi), Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej.
Kemudian Airlangga Pribadi Kusman (dosen Universitas Airlangga), Hamdi Muluk (Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia), Endang Sulastri (mantan Komisioner KPU), I Dewa Gede Palguna (mantan hakim Mahkamah Konstitusi), Abdul Ghaffar Rozin (Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama), Betti Alisjahbana (pengusaha sekaligus ahli teknologi informatika) dan Poengky Indarty Poengky (anggota Komisi Kepolisian Nasional). [fw/em]