Selama kampanye kepresidenannya, Donald Trump mengatakan masalah terburuk di Amerika adalah imigrasi ilegal. “Kita akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah. Saya juga tidak bangga mengatakannya, tapi ini adalah hal yang sulit dilakukan,” sebutnya.
Sejak memenangkan pemilihan, Trump telah membagikan postingan di media sosial yang mengatakan bahwa dia akan mengumumkan keadaan darurat nasional dan mengerahkan pasukan Amerika Serikat untuk membantu deportasi tersebut.
Bagaimana militer Amerika Serikat dapat digunakan untuk melaksanakan janji deportasi massal ini masih belum jelas, kata Joseph Nunn, guru besar ilmu hukum di New York University.
“Itu benar-benar tergantung pada apa yang sebenarnya dipikirkan presiden dalam hal bagaimana ia ingin menggunakan militer. Apakah ia ingin militer berpartisipasi langsung dalam penegakan hukum atau memberikan lebih banyak dukungan tidak langsung pada operasi deportasi federal,” jelasnya.
FILE - Kepala Perbatasan AS yang baru, Tom Homan (kanan), berdiri bersama Gubernur Texas Greg Abbott (tengah), memberikan pernyataan di sebuah fasilitas di perbatasan AS-Meksiko, Eagle Pass, Texas, 26 November 2024. (Eric Gay, Arsip/AP)
Pemimpin perbatasan yang baru, Tom Homan, merencanakan pendekatan yang lebih agresif dengan menekankan operasi deportasi dan peningkatan keterlibatan militer.
“Kami akan melakukan operasi deportasi besar-besaran, dan kami akan mencoba menemukan lebih dari 300.000 anak yang dilepas oleh pemerintahan ini,” sebut Homan.
Homan mengutip laporan Keamanan Dalam Negeri yang menunjukkan lebih dari 32.000 anak di bawah umur tanpa pendamping tidak menghadiri sidang pengadilan, sementara lebih dari 290.000 lainnya tidak menerima pemberitahuan. Pakar imigrasi berpendapat hal ini tidak berarti bahwa mereka hilang. Sebagian mungkin masih berada di alamat yang tercantum.
Berikut Aaron Reichlin-Melnick dari American Immigration Council, sebuah organisasi nirlaba dan kelompok advokasi imigran yang berbasis di Washington, D.C.
“Deportasi massal bukanlah satu-satunya pilihan. Kongres dapat membuat jalur baru menuju status hukum permanen, yang memungkinkan banyak orang yang sudah tinggal di sini untuk mengajukan aplikasi, menjalani pemeriksaan latar belakang, membayar biaya, dan mengurus dokumen mereka,” sebutnya.
Komite Kehakiman Senat minggu ini membahas tantangan deportasi massal, dan Partai Demokrat mengatakan hal itu dapat merugikan ekonomi, seperti disampaikan oleh Senator Alex Padilla dari California.
“Faktanya, ada jutaan imigran tidak berdokumen yang tinggal di Amerika Serikat saat ini yang bekerja di industri yang penting bagi seluruh ekonomi kita,” jelas Alex Padilla.
Partai Republik menekankan pentingnya supremasi hukum, seperti ditegaskan oleh Senator John Cornyn, dari Texas.
“Kami akan menindaklanjuti perintah deportasi oleh pengadilan imigrasi, dan sekali lagi, kami tidak akan menerima pelanggaran hukum dan kriminalitas di Amerika Serikat sebagai hal yang normal,” kata John Cornyn.
Undang-undang federal membatasi keterlibatan militer dalam penegakan hukum sipil tanpa persetujuan kongres, tetapi kewenangan nondarurat akan memungkinkan presiden untuk mengerahkan pasukan guna memberikan dukungan logistik. Sebagian ahli mengatakan tentara kurang terlatih dalam penegakan imigrasi.
Kembali Profesor Joseph Nunn dari New York University mengatakan, “Setiap anggota militer yang ditarik ke dalam operasi deportasi massal domestik adalah anggota militer yang tidak melakukan pekerjaan normal mereka dan tidak memenuhi peran keamanan nasional mereka yang biasa.”
Negara bagian Texas menawarkan kepada pemerintahan Trump yang akan datang lebih dari 550 hektare untuk membangun fasilitas pemrosesan dan penahanan yang menurut komisaris pertanahan di negara bagian itu akan menjadi, “deportasi terbesar terhadap penjahat kekerasan dalam sejarah negara kita.” [lt/ka]