Bagi Wilih Narvaez, ketidakpastian akan munculnya kemungkinan ancaman penahanan atau serangan adalah kesulitan yang ia temui sehari-hari dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis di Nikaragua.
Pada hari di mana ia berbicara dengan VOA, pihak penguasa mencegah Mauricio Madrigal, salah satu rekan dari Narvaez di penyiaran independen Canal 10, meninggalkan negara itu.
BACA JUGA: Uni Eropa Jatuhkan Sanksi pada Ibu Negara Nikaragua dan 7 LainnyaNarvaez sendiri juga mengalami penyerangan. Seorang yang tidak dikenal mengancam dirinya dan juga keluarganya, serta melempar batu ke rumahnya yang terletak di Managua, ibukota Nikaragua, pada Februari lalu.
“Itu merupakan serangan terhadap keamanan diri saya,” kata Narvaez.
Wartawan berusia 37 tahun itu mengatakan, serangan itu merupakan bagian dari ancaman sehari-hari yang dihadapi wartawan yang bekerja untuk media yang bukan bagian dari pemerintah Nikaragua.
Dia yakin ini merupakan akibat retorika yang muncul dan sikap bermusuhan dari polisi dan pejabat terhadap media.
“Polisi mengatakan hal-hal tentang kami di media sosial. Beredar ancaman penangkapan atau tindakan hukum yang dapat mereka ambil sewaktu-waktu atau juga (ancaman untuk) menutup saluran penyiaran kami. Ketidakpastian ini sulit untuk dihadapi,” katanya kepada VOA dalam wawancara telepon.
BACA JUGA: Dewan HAM PBB akan Kritisi Negara-Negara Pelanggar HAMHanya tinggal satu bulan lagi hingga Nikaragua melangsungkan pemilihan presiden dan anggota parleman yang baru. Namun, ancaman yang datang berupa penahanan dan gangguan mempengaruhi jalannya proses peliputan terhdapa pemilu mendatang.
Serangan dan tuntutan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Daniel Ortega menyulitkan media untuk menjalankan fungsinya, demikian menurut pengakuan para wartawan di sana. Sementara itu, kesulitan ekonomi jangka panjang telah membuat impor pasokan, termasuk kertas cetak menjadi sulit.
Pemerintahan Ortega dikecam oleh dunia internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa atas tindakan penumpasan yang dilakukan terhadap partai oposisi dan media yang kritis terhadap pemerintah yang berkuasa. (jm/em)