Para pendukung kebebasan pers menyerukan kepada otoritas de facto Taliban di Afghanistan untuk membebaskan seorang wartawan lokal yang dipenjara atas tuduhan yang tidak disebutkan.
Wartawan itu, Habib Rahman Taseer, ditahan oleh badan intelijen Taliban di provinsi Ghazni awal bulan ini.
Menurut Pusat Jurnalis Afghanistan, atau AFJC, Taseer kemudian dipindahkan ke penjara provinsi pada Rabu (17/4).
"Kami menuntut pembebasannya segera dan tanpa syarat," kata AFJC dalam sebuah pernyataan.
Para pejabat di Kementerian Informasi dan Kebudayaan Afghanistan, yang menaungi sebuah komisi yang mengatur media, tidak menanggapi permintaan komentar mengenai penahanan Taseer.
Taliban terus melakukan penganiayaan terhadap wartawan dan kontributor yang terkait dengan media Afghanistan yang beroperasi di luar negeri.
BACA JUGA: Penyandang Disabilitas Afghanistan Desak Taliban Akhiri Larangan atas Lembaga BantuanDua wartawan di Afghanistan mengatakan kepada VOA bahwa pihak berwenang Taliban secara rutin melacak individu-individu yang menyediakan konten untuk organisasi-organisasi terlarang tersebut.
"Saya tahu beberapa orang yang ditahan dan baru dibebaskan setelah memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan bekerja untuk saluran-saluran terlarang itu," kata salah satu wartawan, yang tidak mau disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Tidak ada wajah dan suara perempuan
Badan penyiaran Afghanistan pada hari Kamis (18/4) juga mengumumkan pembekuan dua saluran televisi swasta, Noor TV dan Barya TV, dengan alasan dugaan pelanggaran peraturan media. Kasus-kasus tersebut telah dirujuk ke pengadilan Taliban.
Kementerian Penerangan dan Komisi Regulasi Media hanya memberikan penjelasan yang samar-sama mengenai penangguhan stasiun-stasiun televisi yang pemiliknya dilaporkan tinggal di luar Afghanistan.
Taliban mewajibkan pembawa acara berita dan tamu perempuan untuk menutup wajah kecuali bagian mata. Taliban di beberapa daerah bahkan melarang stasiun radio menyiarkan suara perempuan. Pembatasan tersebut dikecam luas dunia internasional karena dianggap misoginis dan menindas.
Namun sebaliknya para pejabat Taliban menilai kebijakan itu sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tradisional. [em/rs]