Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei mengulangi posisi Tiongkok mengenai isu Iran bahwa pihaknya lebih memilih dialog daripada penjatuhan sanksi.
Hong secara khusus mengatakan Tiongkok menentang adanya negara yang memberlakukan hukum nasional di atas hukum internasional dan memberlakukan sanksi sepihak terhadap negara-negara lain.
Ia merujuk pada peraturan Amerika yang baru yang diarahkan pada industri minyak Iran. Undang-undang itu menghendaki sanksi-sanksi diberlakukan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang melakukan transaksi dengan bank sentral Iran, yang merupakan lembaga utama yang menangani ekspor minyak Iran.
Uni Eropa juga diperkirakan akan memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Iran dalam beberapa minggu mendatang.
Negara-negara Barat memberlakukan sanksi-sanksi yang semakin ketat terhadap Iran karena program nuklirnya, yang mereka yakini ditujukan untuk membuat senjata nuklir.
Tetapi, Iran menyatakan program nuklirnya benar-benar untuk tujuan damai.
Iran adalah salah satu penghasil minyak mentah terbesar di dunia dan Tiongkok adalah salah satu importir utamanya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, menyebut hubungan perdagangan dan minyak antara Tiongkok dan Iran normal dan dilakukan secara terbuka.
Ia mengatakan Tiongkok dan Iran punya apa yang disebutnya “kerjasama energi dan ekonomi yang normal dan transparan.” Ia berpendapat kegiatan itu tidak melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, tidak membahayakan kepentingan negara-negara lain, sehingga tidak seharusnya terkena dampak sanksi itu.
Sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Tiongkok tidak menggunakan haknya untuk memveto resolusi apa pun yang menghendaki pemberlakuan sanksi-sanksi terhadap Iran. Tetapi, pada saat bersamaan, Tiongkok mengecam Amerika dan Uni Eropa yang mengenakan sanksi-sanksi terpisah di luar PBB.