TNI AD Pastikan Bela Negara Bukan Wajib Militer

Luhut Panjaitan, Menkopolhukam Indonesia (Foto: VOA/dok)

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan memastikan konsep bela negara bukanlah melulu militerisme, tetapi lebih pada program pendidikan kebangsaan dan disiplin pribadi khususnya bagi generasi muda.

Program bela negara menimbulkan berbagai macam tafsir dari masyarakat. Namun demikian TNI Angkatan Darat (AD) memastikan, konsep bela negara yang dimaksud bukanlah wajib militer untuk semua kalangan.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhilah di Markas Besar TNI AD Jakarta, Senin (19/10) menjelaskan, TNI AD berpandangan, bela negara adalah memunculkan kembali nilai-nilai kebangsaan dari masyarakat dengan berbagai cara.

"Jangan diartikan dengan, bela negara ini menjadi wajib militer dan eterunya. Tidak melulu menembak, jangan diartikan terusmenjadi latihan menembak. Tidak melulu itu. Karena urusan bela negara bukan cuma urusannya TNI. Urusan bela negara adalah urusan semua bangsa. Pada semua profesi, apapun profesinya. Intinya adalah memunculkan lagi nilai-nilai kebangsaan. Itu yang menjadi konstruksi dari bela negara," kata Brigjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah.

Fadhilah menambahkan, pengetahuan tentang ke Indonesiaan termasuk diantaranya soal sejarah bangsa, dari generasi muda, perlu ditingkatkan. Hal inilah yang menjadi dasar dari konsep bela negara dari pemerintah.

"Pada prinsipnya TNI Angkatan Darat mendukung konsep bela negara sebagaimana yang dicetuskan oleh kementerian pertahanan. Dalam konteks untuk mengangkat nsionalisme kita dari berbagai sudut. Tidak melakukan KKN saja itu sudah bela negara. Kemudian, sadar bahwa Indonesia ini luas dengan berbagai macam suku, agama, dan hidup dalam nilai-nilai toleransi itu adalah bela negara," lanjutnya.

TNI AD, lanjut Fadillah menyediakan fasilitas pendidikan bela negara di setiap Komando Daerah Militer (KODAM) seluruh daerah. Di lokasi itu lanjutnya, tidak melulu latihan fisik, tetapi juga ada pendidikan kebangsaan dan pertahanan negara seperti anti korupsi, kontra teroris dan bahaya narkoba. TNI AD dalam hal ini bekerjasama dengan semua instansi pemerintahan termasuk pihak kepolisian.

"Di setiap KODAM ini ada RINDAM (Resimen Induk Derah Militer). Yang ikut mulai dari institusi pemerintahan, swasta, anak-anak sekolah, yang setiap saat minta dididik untuk konsep bela negara. Kelasnya macam-macam. Materinya banyak. Di kepolisian ada soal terorisme hingga soal disiplin berlalu lintas," imbuhnya.

Lebih lanjut Fadillah memastikan TNI AD siap membantu semua kalangan untuk belajar bersama soal bela negara. Ia berharap hal ini bisa diikuti semua kalangan dari semua instansi.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan memastikan konsep bela negara bukanlah melulu militerisme, tetapi lebih pada program pendidikan kebangsaan dan disiplin pribadi khususnya bagi generasi muda.

"Ya, untuk disiplinkan bangsa ini juga. Anak-anak muda khususnya," kata Menkopolhukam Luhut Panjaitan.

Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah di Indonesia mulai tahun ini. Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, keberadaan kader bela negara sangat penting dan mendesak mengingat adanya kecenderungan lunturnya wawasan kebangsaan belakangan ini.

Ryamizard juga mengatakan, pembentukan kader bela negara akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, akan dimulai di 47 kabupaten/kota yang berada di 11 Kodam. [aw/eis]