Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memasuki usianya yang ke 70 tahun. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah dari masa ke masa untuk meningkatkan kualitas postur TNI sebagai kekuatan terdepan pertahanan negara. Berbagai kalangan mengkritisi perjalanan TNI dari waktu ke waktu, khususnya selama rentang waktu pasca gerakan reformasi.
Direktur Program Imparsial, Al Araf kepada VOA menilai, reformasi TNI sejak 1998 hingga hari ulang tahunnya ke-70 menunjukkan perkembangan yang baik.
"Reformasi TNI sudah berjalan dengan baik. TNI sudah tidak lagi berpolitik. Doktrin dwi fungsi ABRI sudah dihapus dan bisnis TNi juga sudah diambil alih negara. Reformasi TNI sudah sekitar 70-80 persen selesai, hanya menyisakan 20 persen 2 agenda penting reformasi penting TNI. Yakni melakukan reformasi peradilan militer dengan merevisi UU 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Di mana anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum," kata Araf.
Yang berikutnya menurut Al Araf, TNI harus melakukan restrukturisasi komando teritorial.
"Ke depan mungkin posisi komando teritorial nantinya cukup di level Kodam dan Korem. Di bawah Korem perlu ditiadakan di masa damai. Hal ini untuk memastikan bahwa fungsi komando teritorial tidak lagi dilibatkan dalam fungsi-fungsi politik seperti pemilu lalu. Di mana Babinsa terlibat dalam tarik menarik kepentingan pemenangan capres," tambahnya.
Hal lain yang tidak kalah penting menurut Al Araf adalah peningkatan kesejahteraan prajurit untuk menghindari munculnya kembali bisnis TNI.
Sementara itu, pengamat militer Wawan Purwanto menilai pertahanan negara yang masih rawan adalah pertahanan di laut dan udara.
"Cakupan wilayah yang kita amankan sangat luas disamping itu penyebaran dari pasukan kita masih belum menutup seluruh wilayah perbatasan. Baik udara, laut maupun udara. Di mana sangat rentan dari ancaman luar untuk masuk. Apalagi pelanggaran udara," ujar Wawan.
Dalam peringatan HUT ke-70 TNI di Cilegon, Banten hari Senin (5/10), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan, dalam lima tahun mendatang,Indonesia akan semakin memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Presiden Jokowi memastikan akan membangun Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur.
"Dalam 5 tahun mendatang, pembangunan kekuatan pertahanan ditujukan untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim dengan membangun TNI sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asian Timur," kata Jokowi.
Presiden menekankan perlunya peningkatan kapasitas pertahanan nasional melalui pembangunan kekuatan TNI yang profesional.
"Kita berharap TNI lebih siap dalam menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis khas negeri kita sebagai negeri maritim," tegasnya.
Di bidang industri pertahanan nasional, Presiden Jokowi menekankan pengurangan ketergantungan impor alat utama sistim pertahanan (alutsista) dengan meningkatkan industri pertahanan dalam negeri.
Presiden Jokowi juga memastikan pentingnya kesejahteraan hidup prajurit. Ia mengatakan, "Kemandirian pertahanan kita dibangun melalui diversifikasi kerjasama pertahanan sesuai dengan kepentingan nasional kita. Untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh diperlukan pula pembangunan karakter pejuang dalam diri prajurit TNI. Revolusi karakter mental untuk membangun prajurit yang professional, TNI yang terdidik dan terlatih tidak akan menjadi kekuatan yang efektif jika prajurit dan keluarganya tidak sejahtera."
